Pertanggungjawaban Hukum Fotografer Terhadap Kehilangan Foto Dalam Perspektif Hukum Perdata - Dwisa, Rasfi; Sulastri, Sulastri; Sulastri Sulastri (JURNAL USM LAW REVIEW, 2025)
The purpose of this study is to determine the form of photographers’ responsibilities as service providers under civil law after an agreement with service users. The phenomenon of photo loss by photographers raises legal issues regarding breach of contract and consumer protection that have not been specifically regulated. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach through literature study. The results of the study indicate that breach of contract in photography services is generally caused by the negligence of service providers in fulfilling their obligations. The form of responsibility that must be fulfilled is to provide compensation to service users based on mutual agreement. However, due to the unique nature of photography services and the irreproducible results, the form of compensation needs to be regulated more specifically and proportionally. The conclusion of this study confirms that photographers have civil legal responsibility for losses due to breach of contract. The novelty of this study lies in emphasizing the importance of special regulations regarding the responsibilities of photography service providers by considering the unique characteristics of these services. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab fotografer sebagai penyedia jasa berdasarkan hukum perdata setelah adanya perjanjian dengan pengguna jasa. Fenomena kehilangan hasil foto oleh fotografer menimbulkan persoalan hukum mengenai wanprestasi dan perlindungan konsumen yang belum diatur secara spesifik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam jasa fotografi umumnya disebabkan oleh kelalaian penyedia jasa dalam memenuhi kewajibannya. Bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi adalah memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, karena sifat jasa fotografi yang unik dan hasilnya tidak dapat diulang, bentuk ganti rugi perlu diatur lebih spesifik dan proporsional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa fotografer memiliki tanggung jawab hukum perdata atas kerugian akibat wanprestasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan pentingnya pengaturan khusus mengenai tanggung jawab penyedia jasa fotografi dengan mempertimbangkan karakteristik unik jasa tersebut.