IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN NEGARA HUKUM INDONESIA - Widiatama, Widiatama; Mahmud, Hadi; Suparwi, Suparwi (JURNAL USM LAW REVIEW, 2020)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji negara hukum (rechtsstaat) atau rule of law sudah tepat untuk negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, bersifat preskriptif, membahas mengenai doktrin - doktrin dan asas - asas dalam ilmu hukum. Pembudayaan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi nasional adalah bersifat imperatif. Dengan demikian semua komponen bangsa, lebih-lebih para pemegang jabatan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah, lembaga negara dan kepemimpinan negara berkewajiban menjalankan amanat di maksud. Demi pertahanan negara ,untuk tegaknya sistem kenegaraan Pancasila, pemerintah berkewajiban mendidikkan dan membudayakan nilai-nilai dasar negara (ideologi nasional) bagi generasi penerus untuk mempertahankan integritas NKRI. Pemikiran untuk pelakasanaan pembudayaan nilai-nilai dasar negara, seyogyanya dikembangkan secara melembaga,konsepsional dan fungsional oleh negara dengan mendaya gunakan semua kelembagaan dan komponen bangsa. Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian semua perbuatan yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan atas hukum dan harus bisa dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Dengan dijadikannya hukum sebagai dasar negara, diharapkan bisa memberikan keadilan kepada seluruh masyarakatnya. Bila keadilan dalam suatu negara bisa dicapai, berarti cita cita para pendiri negara bisa terwujud. Akan tetapi, pengaruh dari negara lain terhadap berlakunya hukum di Indonesia menimbulkan permasalahan baru. Pengaruh dari bangsa lain tersebut belum tentu sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain pengaruh dari negara lain, hukum di Indonseia juga dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya dan bahasa. Dalam pelaksanaannya agar tidak terombang ambing dengan pengaruh dari negara lain tersebut, hendaknya nilai nilai dari pancasila selalu menjadi pedoman dalam setiap penegakan hukum di Indonesia.