Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank

Abstract

The purpose of this study is to describe the fulfillment of the elements and legal considerations that must be made in implementing the concept of vicarious liability related to the extent to which an employer/employer can be held responsible for harmful actions committed by employees/employees. Vicarious liability is one of the concepts in civil law that regulates liability for substitutes carried out by other people. The concept of vicarious liability has been regulated in Article 1367 of the Civil Code. However, this article often creates misconceptions because there is no legal regulation that further regulates this concept. Therefore, there is a need for research that examines more deeply so that in the future this does not happen again. This study uses a normative juridical research method using two approaches, namely the statutory approach and the case approach. This study analyzes the criteria that must be met in the context of replacement accountability, which has not been explained in previous studies. The results of this study indicate that the law cannot absolutely categorize all employee actions as the responsibility of an employer. Therefore, to meet the criteria for applying Article 1367 of the Civil Code in a case, the injured party needs to prove that all of the criteria required in that article have been fully met.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan mengenai pemenuhan unsur-unsur serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang harus dilakukan dalam pengimplementasian konsep vicarious liability terkait dengan sejauh mana seorang majikan/pemberi kerja bisa bertanggung jawab atas perbuatan merugikan yang dilakukan oleh pegawai/penerima kerja. Vicarious liability merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata yang mengatur terkait dengan pertanggungjawaban pengganti yang dilakukan oleh orang lain. Konsep vicarious liability telah diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Namun pasal tersebut seringkali menimbulkan miskonsepsi karena tidak ada aturan hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai konsep tersebut. Oleh karenanya, perlu adanya penelitian yang mengkaji lebih dalam agar kedepannya hal tersebut tidak terjadi kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menganalisis mengenai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam konteks pertanggungjawaban pengganti, dimana hal tersebut belum dijelaskan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hukum tidak bisa secara mutlak mengkategorikan seluruh perbuatan pegawai menjadi tanggung jawab dari seorang majikan. Oleh karenanya, untuk memenuhi kriteria diterapkannya Pasal 1367 KUHPerdata dalam sebuah perkara, pihak yang dirugikan perlu membuktikan bahwa seluruh kriteria yang disyaratkan dalam pasal tersebut telah seluruhnya terpenuhi.