Mispersepsi Pemidanaan Pertanggungjawaban Korporasi Atas Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Oleh Direksi

Abstract

This study aims to analyze corporate responsibility for the crime of using fictitious tax invoices by directors and how the judge's basic considerations in the decision of the Tanjung Karang District Court No. 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. This research is motivated by the rise of taxpayers who are reluctant to pay taxes obediently to the state. Corporations take advantage of this loophole by issuing fictitious tax invoices to reduce funds that should be deposited into the state treasury and later the corporation will ask for restitution from the state. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The novelty in this research is to complement the studies conducted in previous studies which only criminalize individual management or corporate directors in criminal acts in the field of taxation, without considering corporate responsibility as legal subjects who can be held criminally responsible and the need for optimization by the DGT in the development of e-commerce applications. Nofa, both in terms of administration and technicality, so that dynamic applications can be realized and can reduce the use of fictitious tax invoices in Indonesia. The results of the study show that with the prevalence of cases of issuing fictitious tax invoices by directors, corporations must be fully responsible for criminal acts committed because they are very detrimental to state finances.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana penggunaan faktur pajak fiktif oleh direksi dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya wajib pajak enggan membayar pajak secara patuh kepada negara. Korporasi memanfaatkan celah tersebut dengan menerbitkan faktur pajak fiktif untuk mengurangi dana yang seharusnya disetor ke kas negara dan nantinya korporasi akan meminta restitusi kepada negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang -undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kebaharuan dalam penelitian ini yakni untuk melengkapi studi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yang hanya mempidana individu pengurus atau direksi korporasi dalam tindak pidana dibidang perpajakan, tanpa mempertimbangkan tanggungjawab korporasi sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan perlu adanya optimalisasi oleh Direktorat Jendral Pajak dalam pengembangan aplikasi e-Nofa baik dalam segi administrasi maupun teknis agar dapat terwujud aplikasi yang dinamis serta dapat mengurangi penggunaan faktur pajak fiktif di Indonesia. Hasil penelitian diketahui bahwa dengan masih maraknya kasus penerbitan faktur pajak fiktif oleh direksi sehingga korporasi harus bertanggung jawab secara penuh terhadap tindak pidana yang dilakukan dikarenakan sangat merugikan keuangan negara.