Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
Abstract
This study aims to examine and analyze legal dualism in the establishment of a Limited Liability Company. The Job Creation Act permits the establishment of a Limited Liability Company without using a notary deed, but only with a statement letter on the establishment of the company. This is very different from the provisions contained in the Limited Liability Company Law which requires the establishment of a Limited Liability Company to be established by a minimum of 2 (two) persons with a Notary deed in Indonesian. So that this difference in rules has caused a polemic in society. This research is expected to provide an understanding of the establishment of a Limited Liability Company before and after the enactment of the Job Creation Act. This research is a normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the enactment of the Job Creation Act itself does not result in legal dualism in the establishment of a Limited Liability Company because the Job Creation Act itself is an amendment to the Limited Liability Company Law but was made using the omnibus law concept.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai dualisme hukum dalam pendirian perseroan terbatas. Undang-Undang Cipta Kerja mengizinkan pendirian perseroan terbatas tanpa menggunakan akta Notaris, melainkan hanya dengan surat pernyataan pendirian perseroan. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan pendirian perseroan terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Sehingga perbedaan pengaturan ini telah menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pendirian perseroan terbatas sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja sendiri tidak mengakibatkan adanya dualisme hukum dalam pendirian perseroan terbatas karena Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri merupakan perubahan atas Undang-Undang Perseroan Terbatas namun dibuat menggunakan konsep omnibus law.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Antoni Putra. Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2020): 1. https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602.
Aryani, Christina. Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law. Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 27. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194.
Bayu Dewi Anggono. Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 1 (2020): 17. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389.
Cuk Prayitno. Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan. Depok Universtas Indonesia, 2010.
Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147 59. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali. Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum 2, no. 2 (2017): 170 82. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i2.659.
Kenny Jusup. Analisis Yuridis Pendirian Dan Perubahan Perseroan Terbatas Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Universitas Pelita Harapan, 2021.
Kurniawan, I Gede Agus. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme. Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 283. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941.
M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia. Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia. Buisness Law Review 3 (2007): 21 39.
Manurung, Saut Parulian, Kevin Chrismanto, and Nugroho Wilopo. Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia. Jurnal Ius Constituendum 6 (2021): 284 305. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3197.
Muhammad Shodiq. Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 7, no. 2 (2016): 109. https://doi.org/10.14421/ahwal.2014.07201.
Nicky Yitro Mario Rambing. Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia. Lex Privatum 1, no. 2 (2013): 156072.
Nindyo Pramono. Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara. Bphn, 2012, 8.
Nurilmi, Ahmad Rifqi. Wawancara, n.d.
Pangesti, Shinta. Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Rechts Vinding 10, no. April (2021): 117 31.
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
Sudarmanto, Kukuh, Budi Suryanto, Muhammad Junaidi, and Bambang Sadono. Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah. Jurnal USM Law Review 4, no. 23 (2021): 702 13. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191.
Syahrullah dan Nasrullah. Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas Di Indonesia. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 9, no. 1 (2020): 68 76. https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14.
Sylvia Putri dan David Tan. Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang. Unnes Law Review 4, no. 3 (2022): 317 31.
Tomy Michael. Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law. Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 159 76. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749.
Yahya Wasyafi Hardiyono. Keabsahan Dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro Dan Kecil Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dinamika Jurnal Ilmu Hukum 27, no. 8 (2021): 1087 1101.
Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, dan Muljono Hafidh Prasetyo. Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Notarius 14 (2021): 725 38.
DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 JURNAL USM LAW REVIEW
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal USM LAW REVIEW : Journal Law published by Magister Hukum Universitas Semarang is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
