Jaminan Kepastian Hukum Konversi Sertipikat Menjadi Elektronik Serta Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian

Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati

Abstract


Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kepastian hukum konversi bentuk sertipikat tanah dari fisik menjadi elektronik serta perlindungan hukumnya terhadap pemegang hak sebagai alat pembuktian. UUPA hingga PP 24/1997 dinyatakan bahwa alat bukti kepemilikan hak atas tanah yaitu sertipikat berupa surat-surat sehingga memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis namun Kementerian ATR/BPN mengeluarkan kebijakan terkait sertipikat elektronik yang mengubah dan menggantikan keberadaan sertipikat fisik sehingga penelitian ini merupakan penelitian baru mengingat selama ini sertipikat berbentuk fisik dan kebijakan sertipikat elektronik baru akan dilaksanakan. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu konversi bentuk sertipikat tanah dari fisik menjadi elektronik hanya dilakukan pada bidang tanah yang sudah terdaftar melalui permohonan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diajukan oleh pemegang hak sehingga jaminan kepastian hukum terdapat pada ada atau tidaknya permohonan pemeliharaan data yang diajukan. Adapun kaitannya dengan pembuktian, sertipikat elektronik dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang hak sebagai alat bukti elektronik yang dibuktikan dengan 2 cara yaitu memperlihatkan secara langsung dari sistem elektronik dan hasil cetakannya.

 

The purpose of this study is to analyze the legal certainty of converting the form of land certificates from physical to electronic and the legal protection for rights holders as a means of proof. In the UUPA to PP 24/1997 it is stated that proof of ownership of land rights is a certificate in the form of letters so that it has the position as written evidence but the Ministry of ATR/BPN issued a policy related to electronic certificates that change and replace the existence of physical certificates so that this research is a research study. only considering that so far the certificates are in the form of physical certificates and the new electronic certificate policy will be implemented. The research method in this study is the normative juridical method with qualitative juridical data analysis methods and descriptive analytical research specifications. With the results of the study, namely the conversion of the form of land certificates from physical to electronic is only carried out on land parcels that have been registered through a land registration data maintenance application submitted by the right holder so that the guarantee of legal certainty is in the presence or absence of the submitted data maintenance application. With regard to evidence, electronic certificates can provide protection to rights holders as electronic evidence, which is proven in 2 ways, namely by showing directly from the electronic system and the printed results.


Keywords


Alat Bukti; Pendaftaran Tanah; Sertipikat Elektronik

Full Text:

PDF

References


Ade Adriansyah. “Kedudukan Hukum Putusan No. 200/PDT.G/2008/PN.SMG Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Pendekatan Restorative Justice.” Jurnal Ius Constituendum 3, no. 1 (2018): 3. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.860.

Agus Salim. “Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik Dengan Adanya Penerbitan Sertipikat Ganda.” Jurnal Usm Law Review Review 2, no. 2 (2019): 178. https://doi.org/, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269.

Ana Silviana. “Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia.” Administrative Law & Governance Journal 4, no. 1 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-%2068.

Bachriadi, Dianto. “Wawancara Dengan Pendiri Dan Peneliti Senior Agrarian Resources Center (ARC) Dianto Bachriadi Di Sekretariat Agrarian Resources Center,” 2021.

Bambang Winarno. “Mengenal Sertipikat Tanah Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pertanahan Di Indonesia,” 2021. https://www.youtube.com/watch?v=1y9LEclLvQo.

CNN Indonesia. “Pemerintah Tegaskan Tak Ada Penarikan Sertipikat Tanah Massal.” CNN Indonesia, 2021. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210204155519-92-602347/pemerintah-tegaskan-tak-ada-penarikan-sertipikat-tanah-massal.

Desi Apriani dan Arifin Bur. “Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia.” Jurnal Bina Mulia Hukum 5, no. 2 (2021): 220. https://doi.org/, https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11.

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. “Sosialisasi Permen 1/2021 Tentang Sertipikat Elektronik.” Universitas Subang, 2021. http://lib.unsub.ac.id/index.php?p=fstream&fid=3597&bid=5043.

Fahmi Charish Mustofa. “Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.” Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan 6, no. 2 (2020): 160. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.412.

Lambang Prasetyo. “Kedudukan Hukum Pengambilalihan Tanah Wakaf Yang Batal Demi Hukum Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” Jurnal Ius Constituendum 2, no. 1 (2017): 89. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i1.545.

Land Registration Authority. “E-Title.” Land Registration Authority, 2021. https://www.lra.gov.ph/services/new-services/e-title.html.

Mela Amani. “6 Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Sertipikat Tanah Elektronik.” Kompas, 2021. https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/04/095700065/6-hal-yang-perlu-diketahui-tentang-sertipikat-tanah-elektronik.

Muhammad Farid Alwajdi. “Pengaturan Sertipikat Elektronik Dalam Sistem Hukum Pertanahan Dan Usaha Meningkatkan Indeks Kemudahan Berusaha Pada Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Pertanahan 11, no. 1 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.39.

NNP. “Bukti Elektronik Sering Kandas Akibat Frasa ‘nya’’.’” Hukum Online, 2021. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586531f00aa40/bukti-elektronik-sering-kandas-akibat-frasa-nya.

Nur Hidayani Alimuddin. “Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia.” Jurnal Sasi 27, no. 3 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509.

Okezone. “Ada 8.959 Sengketa Lahan, Terbanyak Konflik Antar Masyarakat.” Okezone, 2019. https://economy.okezone.com/read/2019/05/03/470/2051073/ada-8-959-sengketa-lahan-terbanyak-konflik-antar-masyarakat.

Rejekiningsih, Triana. “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negeri Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia).” Jurnal Yustitia 5, no. 2 (2006): 306–7. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8744.

Ronny Hanitijo Alimuddin. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta: Ghalila Indonesia, 1990.

Sigit Sapto Nugroho. Hukum Agraria Indonesia. Solo: Kafilah Publishing, 2017.

Urip Santoso. Hukum Agraria : Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana, 2017.

Wibawa, Raden Ari Setya. “Kajian Yuridis Atas Proses Sertifikatr Hak Atas Tanah Wakaf Yang Berstatus Letter C Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019): 276. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2274.




DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4553

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 JURNAL USM LAW REVIEW

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jurnal USM LAW REVIEW : Journal Law by Department of Pascasarjana, Magister Hukum Universitas Semarang is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.