Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Patria Palgunadi

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono oleh organisasi bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu. Bantuan hukum diatur di beberapa Undang-Undang namun secara prinsip hanya diatur di dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, hal ini yang akan menjadi obyek penelitian dalam tesis ini tentang reposisi bantuan hukum probono. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatife atau hukum normatif,    Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Adalah sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi seorang advokat untuk melakukan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu secara ekonomi bahkan seorang Advokat dilarang menolak penanganan perkara yang dimohonkan oleh orang atau kelompok yang tidak mampu, dan ini adalah pengabdian bagi advokat. Delapan tahun setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat disyahkan, muncul Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (UU Bankum). Hadirnya UU Bankum memberikan ruang bagi Pemberi Bantuan Hukum dalam hal ini Organisasi Bantuan Hukum untuk dapat mengakses pendanaan atas penyelenggaraan bantuan hukum cuma-cuma dari APBN, APBD, Hibah/ Sumbangan serta Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dengan dibukanya akses pendanaan atas penyelenggaraan bantuan hukum pada UU Bankum telah menggeser semangat bathin pengabdian Probono Publico pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga posisi  Probono Publico menjadi bias

Keywords


Bantuan hukum; probono; advokat

Full Text:

PDF

References


BUKU

Frans Hendra Winarta, 2000, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Hardijan Rusli, 2006, Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana, (Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3, Jakarta.

Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, 2009, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Semarang, Semarang.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarwan Denim, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Edisi kelima, Liberty Yogyakarta.

Yusriyadi, 2017, Bantuan Hukum “Kajian Empiri Implementasi Ide-Ide Hukum”, Undip Press, Semarang.

A. UNDANG - UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

B. WEBSITE

https://www.apaarti.com/cuma-cuma.html




DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2253

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 JURNAL USM LAW REVIEW

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jurnal USM LAW REVIEW : Journal Law by Department of Pascasarjana, Magister Hukum Universitas Semarang is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.