Kebijakan Penyelesaian Hak Dan Kewajiban Penerima Beasiswa Program Pola Pembibitan Officer Plus-90
DOI:
https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4725Keywords:
Maritim, Pegawai Negeri Sipil, Officer Plus-90Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan yang dapat diambil untuk memenuhi hak dan kewajiban penerima beasiswa program pola pembibitan officer plus-90 di STIP Jakarta. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisa antara peraturan dan proses pelaksanaan serta pada keterbaruan penelitian di bidang pendidikan kedinasan. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015, STIP Jakarta menyelenggarakan program pola pembibitan officer plus-90 di bidang maritim dengan tujuan lulusannya dapat diserap menjadi pegawai negeri sipil. Berjalannya waktu, penyelengaraan tidak mencapai tujuan program dan terjadi ketidakpuasan dari para lulusan. Ketidakpuasan disebabkan para lulusan tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil, sehingga para lulusan mengadukan permasalahan pada instansi/ lembaga lain. Penyelenggara program telah memberikan beberapa alternatif kebijaksanaan yang dikooridinasikan dengan pusat untuk para lulusan namun tidak semua para lulusan menerima kebijakan tersebut karena menganggap hal tersebut bukan tujuan akhir program.
Downloads
References
DAFTAR PUSTAKA
Aliyyah, Rusi Rusmiati, Sri Wahyuni Ulfah, Endang Sri Budi Herawati, Reza Rachmadtullah, and Andes Safarandes Asmara. Bidikmisi: Analisis Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Tinggi. Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT) 3, no. 1 (2020): 37 54. https://doi.org/10.31539/alignment.v3i1.1282.
Hakim, Lukman. Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial 2, no. 1 (2016): 53 64.
Harni, Ramadani. Pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Yang Ideal Bagi Pelajar Sekolah Menengah. USM Law Review 4, no. 1 (2021): 313 25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3344.
Hawignyo. Evaluasi Program Beasiswa Unggulan Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Journal Derivatif 9 Nomor 2, (2015): 60 71.
Jainah, Zainab Ompu, S Endang Prasetyawati, and Putri Mawardita. Wanprestasi Dalam Perjanjian Dana Beasiswa Pendidikan 4, no. 1 (2021): 269 78.
Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Crepido 1, no. 1 (2019): 13 22. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2007 Tentang Ikatan Dinas Bagi Taruna/I Pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Department Perhubungan (n.d.).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan (n.d.).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (n.d.).
Rizki Rinaldy Inkiriwing. Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidkan Nasional. Lex Privatum 8, no. 2 (2020): 143 53.
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum : Pencarian Pembebasan Dan Pencerahan. Surakarta : Muhammadiyah Press University, 2004.
Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, Prijo Dwi Atmanto, and Hana Hanifia Yusrima Latifa Hanum. Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum 4, no. 1 (2019): 28. https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1532.
Sudarmanto, Kukuh. Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila The Equitable Administrative Law And Judicial System In Indonesia That Suitable With Segenap Bangsa Indonesia , Mencerdaskan Kehidupan Bangsa , Mewujudkan Keadilan 6 (1945): 408 24.
Sutrisno, Puluhulawa Fenty, and Lusiana Margaereth Tijow. Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. Gorontalo Law Review 3, no. 2 (2020): 168 87.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (2008).
