Journal Juridisch published three a year in March, July and November (3 issues a year), The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Business Law, Medical Law, Environmental Law and Legal Philosophy. Already have a Username/Password for Journal Juridisch ? Go to Login Need a Username/Password ? Go to Register
The journal holds the copyright for each article published with work licensed simultaneously under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which allows others to share the work with an acknowledgment of the authorship and early publication of the work in this journal.
Efektivitas Perlindungan Hukum dan Restitusi Korban Kekerasan Seksual di Pesantren
This study analyzes the effectiveness of legal protection and restitution for victims of sexual violence in Islamic boarding schools within Indonesia’s criminal justice system. Previous studies have primarily examined sexual violence in Islamic boarding schools from theological, educational, and gender perspectives, while research specifically evaluating the implementation of restitution and victim protection in judicial practice remains limited. This research addresses that gap by examining the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and related regulations through concrete court decisions. This study employs a normative-empirical legal method with statutory, case, conceptual, and sociological approaches, focusing on Mungkid District Court Decisions Number 242/Pid.Sus/2024/PN Mkd and Number 106/Pid.Sus/2025/PN Mkd. The findings indicate that although the legal framework concerning victim protection and restitution is normatively progressive, its implementation remains ineffective due to institutional weaknesses, limited inter-agency coordination, difficulties in enforcing restitution, and hierarchical legal culture within Islamic boarding schools. This study concludes that victim protection in judicial practice remains procedural and has not fully achieved restorative justice. The scientific contribution of this research lies in integrating victimology, legal effectiveness theory, and restorative justice through empirical analysis of restitution implementation in Islamic boarding school cases. Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan hukum dan pemenuhan restitusi bagi korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian terdahulu umumnya membahas kekerasan seksual di pesantren dari perspektif teologis, pendidikan, dan gender, sedangkan kajian yang secara khusus mengevaluasi implementasi restitusi dan perlindungan korban dalam praktik peradilan masih terbatas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan regulasi terkait melalui putusan pengadilan konkret. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan sosiologis melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Mkd dan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Mkd. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka perlindungan hukum dan restitusi telah diatur secara progresif, implementasinya masih belum efektif akibat lemahnya kelembagaan, terbatasnya koordinasi antarlembaga, kesulitan pelaksanaan restitusi, serta budaya hukum hierarkis di lingkungan pesantren. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan korban dalam praktik peradilan masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mewujudkan keadilan restoratif. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan viktimologi, teori efektivitas hukum, dan keadilan restoratif melalui analisis empiris penerapan restitusi dalam perkara kekerasan seksual di pesantren.
Copyright (c) 2026 Journal Juridisch https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penegakan Hukum dan Pengawasan Obat Bahan Alami Ilegal: Studi di Lubuk Linggau
This study aims to analyze law enforcement and supervision of illegal Natural Medicinal Products (Obat Bahan Alam/OBA) containing Medicinal Chemical Substances (BKO) in Lubuk Linggau. Previous studies mainly focused on regulatory mechanisms and BPOM enforcement but have not specifically examined the relationship between administrative-oriented performance indicators and the substantive effectiveness of public health protection. This research employs a normative-empirical legal method through statutory, case, and conceptual approaches supported by limited empirical data from interviews and field findings. The results show that preventive and repressive measures have been implemented; however, preventive supervision remains ineffective because administrative targets are prioritized over risk-based substantive protection, resulting in low compliance among business actors and the continued circulation of illegal OBA. Repressive law enforcement has created a deterrent effect but still faces juridical and institutional constraints. The novelty of this study lies in demonstrating that administrative-oriented supervisory indicators contribute to the ineffectiveness of substantive public health protection, thus requiring a more outcome-oriented supervisory policy model. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan pengawasan terhadap peredaran Obat Bahan Alam (OBA) ilegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Kota Lubuk Linggau. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada mekanisme regulasi dan bentuk penegakan hukum oleh BPOM, namun belum secara khusus mengkaji hubungan antara indikator kinerja yang berorientasi administratif dengan efektivitas substantif perlindungan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual yang didukung data empiris terbatas dari wawancara dan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif dan represif telah dilaksanakan, tetapi pengawasan preventif masih belum efektif karena target administratif lebih diprioritaskan dibandingkan perlindungan berbasis risiko, sehingga kepatuhan pelaku usaha rendah dan peredaran OBA ilegal tetap terjadi. Penegakan hukum represif telah memberikan efek jera, namun masih menghadapi kendala yuridis dan kelembagaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa indikator pengawasan yang berorientasi administratif berkontribusi terhadap ketidakefektifan perlindungan kesehatan masyarakat secara substantif, sehingga diperlukan model kebijakan pengawasan yang lebih berorientasi pada dampak nyata.
Problematika dalam Transparansi Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Faktor Terjadinya Persekongkolan Tender
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintpah (PBJ) merupakan sektor strategis yang menggunakan dana publik dan menuntut penerapan prinsip good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas, guna mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat. Meskipun secara normatif Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dirancang untuk menjamin transparansi proses lelang, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan berupa persekongkolan tender. Urgensi penelitian ini terletak pada masih tingginya kasus persekongkolan dalam PBJ meskipun telah diterapkan sistem elektronik, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam proses lelang PBJ masih bersifat administratif dan belum menyentuh keterbukaan substansial pada tahap evaluasi penawaran, sehingga membuka ruang terjadinya persekongkolan baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk keterlibatan penyelenggara pengadaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan transparansi tahap penawaran dan evaluasi sebagai faktor kunci terjadinya persekongkolan tender yang sebelumnya dikaji secara spesifik dalam penelitian terdahulu, sehingga dapat menjadi dasar penguatan pengawasan dan perbaikan regulasi PBJ.
Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Perkawinan sebagai Kejahatan Kepercayaan Publik
This study aims to analyze juridically the falsification of marriage documents as a crime against public trust and the resulting criminal liability. The falsification of marriage documents not only affects the legal validity of marital relationships but also undermines the legitimacy of state institutions and public confidence in administrative systems. The urgency of this study lies in the increasing occurrence of document forgery conducted systematically by exploiting weaknesses in administrative verification systems, as reflected in the case at the Religious Affairs Office (KUA) of Patebon, Kendal Regency. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by empirical data obtained through interviews. The novelty of this study lies in its integrative approach combining criminal law and administrative law perspectives in examining marriage document forgery as a crime against public trust. The results indicate that such falsification fulfills the elements of the crime of document forgery under Article 391 of the Criminal Code and involves multiple actors in a structured manner. Furthermore, weaknesses in administrative systems are identified as the primary enabling factor, highlighting the need for strict law enforcement and the strengthening of integrated digital verification systems to prevent future occurrences. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pemalsuan dokumen perkawinan sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik serta pertanggungjawaban pidana yang timbul. Pemalsuan dokumen perkawinan merupakan permasalahan yang tidak hanya berdampak pada keabsahan hubungan hukum para pihak, tetapi juga berpotensi merusak legitimasi institusi negara dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya praktik pemalsuan dokumen yang dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan kelemahan sistem verifikasi administratif, termasuk dalam kasus di KUA Patebon Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta didukung oleh data empiris melalui wawancara. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam mengkaji pemalsuan dokumen perkawinan sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 KUHP, serta melibatkan berbagai pihak dengan pola yang sistematis. Selain itu, kelemahan sistem administrasi menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya pemalsuan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas serta penguatan sistem verifikasi berbasis digital untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa.
Pembatasan Diskresi Penuntutan Pasca P-21Melalui Mekanisme Praperadilan
This study aims to analyze the limitation of prosecutorial discretion in terminating prosecution after a case file has been declared complete (P-21) through Pretrial Decision Number 1/Pid.Pra/2025/PN Pekalongan. The legal issue concerns the conflict between P-21 status, which signifies the fulfillment of prosecution requirements, and the subsequent termination of prosecution after the pre-prosecution stage has been completed. The urgency of this research lies in ensuring legal certainty, consistency in law enforcement, and the protection of the rights of all parties. This study employs a normative juridical method strengthened by empirical data using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. Data were collected through literature review, court decision analysis, and interviews. The findings reveal that the termination of prosecution after the issuance of P-21, without any new legal facts, contradicts Article 140 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Procedure Code, the principle of legal certainty, and due process of law. The pretrial decision confirms that P-21 status carries legal consequences that limit prosecutorial discretion in terminating prosecution. This study concludes that pretrial proceedings function as a judicial control mechanism over prosecutorial discretion. The novelty of this research lies in establishing P-21 status as a normative limitation on prosecutorial termination after the completion of the pre-prosecution stage. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembatasan diskresi Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) melalui Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pekalongan. Permasalahan hukum penelitian ini terletak pada konflik antara status P-21 yang menunjukkan terpenuhinya syarat penuntutan dengan penghentian penuntutan setelah tahap prapenuntutan selesai. Urgensi penelitian ini berkaitan dengan kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, dan perlindungan hak para pihak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang diperkuat data empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis putusan pengadilan, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penuntutan setelah P-21 tanpa adanya fakta hukum baru bertentangan dengan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, asas kepastian hukum, dan due process of law. Putusan praperadilan menegaskan bahwa status P-21 memiliki konsekuensi yuridis yang membatasi diskresi Penuntut Umum dalam menghentikan penuntutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap penggunaan diskresi penuntutan. Kebaruan penelitian terletak pada penegasan bahwa status P-21 merupakan batas normatif terhadap penghentian penuntutan pasca prapenuntutan
Problematika Penegakan Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pasca Undang-Undang Cipta Kerja
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Semarang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta merumuskan solusi yuridis guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi pekerja. Urgensi penelitian ini didasarkan pada fenomena stagnasi eksekusi putusan PHI yang menyebabkan kemenangan pekerja sering kali bersifat simbolis tanpa pemulihan hak secara nyata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang memadukan data primer berupa wawancara mendalam dengan aparatur peradilan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pergeseran paradigma eksekusi putusan PHI dari mekanisme perdata yang bersifat formalistis menuju penggunaan tekanan pidana sebagai instrumen pemaksa kepatuhan, serta penekanan pada urgensi penerapan upaya paksa badan (gijzeling) sebagai solusi struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi non-pembayaran pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terbukti meningkatkan tingkat keberhasilan eksekusi hingga 66,7% melalui efek gentar (deterrent effect). Namun demikian, efektivitas tersebut masih terhambat oleh rigiditas hukum acara perdata umum dan keterbatasan aset yang dapat dieksekusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum dalam eksekusi putusan PHI masih bersifat parsial dan memerlukan reformasi regulasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pengadilan, termasuk pemblokiran rekening otomatis dan sandera badan, guna menjamin keadilan substantif bagi pekerja. Kata kunci: Dana Penjaminan Pesangon; Eksekusi; Kepastian Hukum; Pengadilan Hubungan Industrial; Undang-Undang Cipta Kerja.
Analisis Kekosongan Norma Dalam Pengaturan Uji Laboratorium Tembakau Sintetis Sebagai Dasar Pembuktian Tindak Pidana Narkotika(Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/Pn Tmg)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan uji laboratorium tembakau sintetis sebagai dasar pembuktian tindak pidana narkotika serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari perkembangan narkotika jenis baru berupa tembakau sintetis yang memiliki karakteristik kimia fluktuatif dan belum diakomodasi secara memadai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terkait standar uji laboratorium. Urgensi penulisan penelitian ini terletak pada munculnya kekosongan norma yang menyebabkan pembuktian sangat bergantung pada interpretasi ahli dan aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, terutama melalui analisis Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tmg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan khusus mengenai metode, parameter, dan standar validitas uji laboratorium tembakau sintetis berdampak pada lemahnya kepastian hukum dalam proses pembuktian serta memperluas diskresi penegak hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana narkotika terhadap tembakau sintetis saat ini belum didukung oleh kerangka normatif yang jelas dan terukur. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa persoalan uji laboratorium tembakau sintetis merupakan problem normatif-struktural dalam sistem hukum pidana yang memengaruhi legitimasi pemidanaan dan memerlukan pembaruan regulasi yang adaptif.
Rekonstruksi Pengaturan Hukum Lelang di Indonesia dalam Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum
Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi pengaturan hukum lelang di Indonesia dalam perspektif kepastian dan keadilan hukum. Lelang memiliki peran strategis dalam peralihan hak, pelaksanaan eksekusi, serta penyelesaian kewajiban hukum, namun pengaturannya masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral dan sebagian bertumpu pada regulasi lama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan bagi para pihak, khususnya pemenang lelang yang beritikad baik. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya sengketa lelang dan menurunnya kepercayaan publik terhadap mekanisme lelang. Urgensi penulisan ini terletak pada kebutuhan akan sistem hukum lelang yang lebih harmonis, komprehensif, dan adaptif terhadap dinamika praktik hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan konsep rekonstruksi pengaturan hukum lelang yang mengintegrasikan kepastian hukum prosedural dengan keadilan substantif serta perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi, penegasan kewenangan pejabat lelang, dan penguatan perlindungan hukum merupakan elemen kunci dalam mewujudkan sistem lelang yang adil dan pasti.
Kesiapan Hukum Pemilu di Indonesia terhadap Digitalisasi Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Administratif
Pemilu merupakan alat yang digunakan sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat pada suatu sistem demokrasi. Studi literatur menjelaskan terkait dengan pelanggaran administratif pada pemilu yang dimaksudkan tersebut mencakup beberapa dari aktivitas yang bertentangan dengan mekanisme, prosedur, serta tata cara dalam penyelenggaraan pemilu yang ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan hasil analisis terkait dengan kesiapan hukum pemilu di Indonesia terhadap digitalisasi pemilu dalam penanganan pelanggaran administratif. Metode penelitian penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil temuan penelitian yaitu beberapa contoh dari pelanggaran administrasi yang dimaksudkan yaitu adanya sistem yang memiliki potensi gagal serta memiliki dampak terhadap hak pemilih atau peserta, akses tidak sah terhadap sistem pemilu, tidak terpenuhinya standar keamanan dan transparansi sistem, kelalaian pengelolaan sistem informasi pemilu, dan manipulasi data atau kesalahan input data. Beberapa contoh dari sistem pelanggaran tersebut tidak memiliki sifat pidana. Akan tetapi, secara tidak langsung jenis pelanggaran yang dimaksudkan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap legitimasi pemilu serta keadilan. Kesiapan hukum pemilu di Indonesia terhadap digitalisasi pemilu dalam penanganan pelanggaran administratif memaparkan Indonesia belum sepenuhnya siap pada hukum guna menghadapi kompleksitas pemilu berbasis teknologi. Dalam hal ini diperlukan penyesuaian mekanisme pembuktian, penguatan kelembagaan, serta pembaharuan regulasi dengan jelas agar digitalisasi pemilu tidak memiliki potensi dalam melemahkan beberapa prinsip dari pemilu yang demokratis, adil, dan jujur.
Recovery Of Corrupted Assets Through State Auctions: A Legal Analysis Of Auctions In The Case Of Rafael Alun Trisambodo
This study aims to analyses the implementation of the auction of assets resulting from corruption in the Rafael Alun Trisambodo case, reviewed from the perspective of auction law in Indonesia. The background of the study begins with the importance of the execution auction mechanism as an instrument for implementing court decisions as well as a means of recovering state assets in corruption cases. The implementation of the execution auction must also be carried out in accordance with the principles of law and good governance. The urgency of writing this article lies in strengthening legal policies regarding the practice of auctioning confiscated state assets so that they are not only oriented towards the formality of execution, but also guarantee the protection of public interests through the principles of value for money, due process of law, and the principles of good governance. This study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach and a case approach to court decisions that have permanent legal force. The results of the study indicate that the implementation of the auction of Rafael Alun Trisambodo assets has fulfilled the normative principles of procurement law and auction law, particularly transparency, accountability, fair competition, and legal certainty. The execution auction mechanism in this case not only functions as an implementation of court decisions, but also as a means of recovering state assets in line with the goals of eradicating corruption and implementing good governance. The novelty of this research lies in the integration of auction law analysis with the principles of government procurement of goods/services and good governance in the context of auctions for the execution of corruption crimes, which have not been studied comprehensively in Indonesian legal literature.
Meninjau Kembali Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Karya Musik pada Platform Streaming Digital di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karya musik pada platform streaming digital serta efektivitas sanksi terhadap pelanggaran hak cipta melalui penggunaan, pengunggahan ulang, dan pendistribusian karya tanpa izin pencipta. Kehadiran platform streaming digital telah memperluas distribusi dan konsumsi karya musik, tetapi pada saat yang sama menciptakan ruang baru bagi penggunaan karya tanpa izin yang berpotensi merugikan hak ekonomi pencipta. Perkembangan praktik digital menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan kemampuan hukum dalam menangani pelanggaran pada platform streaming digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan serta penegakan hak cipta dalam lingkungan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi, pengaturan lisensi dan royalti, serta pemberian sanksi perdata, pidana, dan administratif. Namun, perlindungan hukum belum mampu memberikan hasil yang optimal ketika pihak lain menggunakan atau mendistribusikan karya musik tanpa izin melalui platform streaming digital. Keterbatasan pengawasan dan penindakan menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran, menghentikan penggunaan karya tanpa izin, dan memastikan pemenuhan hak ekonomi pencipta. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas perlindungan hak cipta, bentuk pelanggaran digital, atau sanksi hukum secara terpisah sehingga belum mengkaji hubungan antara bentuk pelanggaran, perlindungan hukum, dan efektivitas sanksi dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta pada platform streaming digital memerlukan mekanisme penegakan hukum yang mampu mendeteksi pelanggaran, menghentikan penggunaan karya tanpa izin, dan memastikan pemenuhan hak ekonomi pencipta, selain memberikan sanksi terhadap pelaku. Penguatan pengawasan digital dan penyesuaian mekanisme penegakan hukum dengan karakteristik platform streaming diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang efektif bagi pencipta karya musik. This study aims to analyze the legal protection of musical works on digital streaming platforms and the effectiveness of sanctions for copyright infringement involving unauthorized use, re-uploading, and distribution. Digital streaming platforms have expanded the distribution and consumption of musical works while creating opportunities for unauthorized use that may undermine creators’ economic rights. This development reveals a gap between the copyright protection provided under Law Number 28 of 2014 on Copyright and the capacity of the existing legal framework to address infringement in digital environments. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis examines legislation, legal doctrines, judicial decisions, and previous studies concerning copyright protection and enforcement. The findings demonstrate that Law Number 28 of 2014 protects creators through moral and economic rights, licensing and royalty mechanisms, and civil, criminal, and administrative sanctions. However, protection remains suboptimal because monitoring and enforcement mechanisms face difficulties in identifying infringements, preventing unauthorized use, and ensuring the fulfillment of creators’ economic rights. Previous studies have predominantly examined copyright protection, digital infringement, or legal sanctions separately, leaving insufficient analysis of the relationship between infringement patterns, legal protection, and sanction effectiveness on digital streaming platforms. This study argues that effective copyright protection requires enforcement mechanisms capable of detecting infringement, preventing unauthorized use, ensuring creators’ economic rights, and imposing appropriate sanctions on infringers. Strengthening digital monitoring and adapting enforcement mechanisms to the characteristics of streaming platforms are necessary to enhance legal certainty and provide effective protection for musical creators.
Implementasi Hukum Maritim Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Pengusaha Kapal dan Anak Buah Kapal
This study aims to assess the effectiveness of international maritime law instruments in resolving business disputes between shipowners and seafarers (crew), while formulating a juridical solution model oriented toward legal protection and access to justice. The core problem lies in the ineffective implementation of the Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) and the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) in cross-jurisdictional practice, which often results in the protection of seafarers’ rights remaining largely normative rather than operational. This research employs normative legal methodology using statutory and case approaches to examine the relationship between substantive maritime labour protection standards and the jurisdictional framework of flag states and port states. The findings reveal a structural gap between international legal norms and enforcement capacity, driven by weak flag state supervision, the prevalence of flags of convenience, disparities in national regulations, and limited access of seafarers to dispute resolution mechanisms. The study proposes an integrative model based on systemic integration between MLC 2006 and UNCLOS 1982 as a framework to strengthen multilayer enforcement and national regulatory harmonization. The novelty of this research lies in its analytical construction linking international legal instruments with the operational design of maritime business dispute resolution mechanisms. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi instrumen hukum maritim internasional dalam penyelesaian sengketa bisnis antara pengusaha kapal dan Anak Buah Kapal (ABK), sekaligus merumuskan model solusi yuridis yang berorientasi pada perlindungan hukum dan access to justice. Permasalahan utama terletak pada ketidakefektifan penerapan Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006) dan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) dalam praktik lintas yurisdiksi, yang menyebabkan perlindungan hak ABK sering berhenti pada tataran normatif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menganalisis relasi antara standar perlindungan ketenagakerjaan maritim dan struktur yurisdiksi negara bendera serta negara pelabuhan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma internasional dan kapasitas penegakan hukum, yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan negara bendera, praktik flags of convenience, disparitas regulasi nasional, serta keterbatasan akses ABK terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Temuan ini menghasilkan model integratif berbasis systemic integration antara MLC 2006 dan UNCLOS 1982 sebagai kerangka penguatan multilayer enforcement dan harmonisasi kebijakan nasional. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi analitis yang menghubungkan instrumen hukum internasional dengan desain mekanisme penyelesaian sengketa bisnis maritim secara operasional.
Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Pemerintah
This study aims to assess the effectiveness of Presidential Regulation No. 46 of 2025 in preventing corruption in government procurement of goods and services. This study answers the question of whether Presidential Regulation No. 46 of 2025 is effective in reducing corruption in procurement or whether it opens up new risks in the modern procurement system. The research problem is based on the high vulnerability of the procurement sector to conflicts of interest and abuse of authority despite regulatory reforms and system digitization. Effectiveness in this study is measured operationally through four indicators, namely normative compliance, prevention of conflicts of interest, integrity of the electronic procurement system, and effectiveness of risk-based supervision. The research uses a normative legal method with a regulatory, conceptual, and case approach, analyzed qualitatively. The results show that Presidential Regulation No. 46 of 2025 normatively strengthens transparency and efficiency through digitization and simplification of procedures, but still leaves vulnerabilities in the procurement planning stage, expansion of administrative discretion, and limitations in preventive oversight. It is concluded that the effectiveness of regulations is conditional and depends on the integrity of the apparatus and institutional oversight capacity. The novelty of this research lies in the analysis of the duality of regulations as an instrumen for preventing corruption and as a source of new systemic risks due to the modernization of procurement. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menjawab pertanyaan apakah Perpres Nomor 46 Tahun 2025 efektif menekan korupsi pengadaan atau justru membuka ruang risiko baru dalam sistem pengadaan modern. Permasalahan penelitian didasarkan pada tingginya kerentanan sektor pengadaan terhadap konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang meskipun telah dilakukan reformasi regulasi dan digitalisasi sistem. Efektivitas dalam penelitian ini diukur secara operasional melalui empat indikator, yaitu kepatuhan normatif, pencegahan konflik kepentingan, integritas sistem elektronik pengadaan, dan efektivitas pengawasan berbasis risiko. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres Nomor 46 Tahun 2025 secara normatif memperkuat transparansi dan efisiensi melalui digitalisasi dan penyederhanaan prosedur, namun masih menyisakan kerentanan pada tahap perencanaan pengadaan, perluasan diskresi administratif, dan keterbatasan pengawasan preventif. Disimpulkan bahwa efektivitas regulasi bersifat kondisional dan bergantung pada integritas aparatur serta kapasitas pengawasan kelembagaan. Kebaruan penelitian terletak pada analisis dualitas regulasi sebagai instrumen pencegahan korupsi sekaligus sumber risiko sistemik baru akibat modernisasi pengadaan.
Tindak Pidana Pemilu Sebagai Kejahatan Demokrasi Konstitusional
This study aims to analyze electoral crimes as crimes against constitutional democracy from the perspectives of criminal law and constitutional law. The study is grounded in the persistence of a normative approach that treats electoral crimes merely as special offenses without a theoretical framework explaining their impact on the legitimacy of state power. In practice, money politics, vote manipulation, and abuse of authority not only violate criminal law but also distort the constitutional mechanism of government formation. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, using systematic and teleological interpretation of electoral law norms. The findings demonstrate that electoral crimes should be understood as crimes against democracy that violate fundamental legal interests, namely, popular sovereignty and the legitimacy of political authority. Their classification as extraordinary crimes is constructed through the integration of constitutional crime theory, democratic legitimacy theory, and the theory of democratic system protection, which collectively explain their systemic and constitutional impact. The novelty of this study lies in its conceptual reconstruction that repositions electoral crimes as violations of democratic power reproduction mechanisms, as well as its reinterpretation of their place within criminal law as offenses protecting collective constitutional interests. These findings support the need to reformulate electoral criminal law policy based on the protection of democratic legitimacy. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana Pemilu sebagai kejahatan terhadap demokrasi konstitusional dalam perspektif hukum pidana dan hukum ketatanegaraan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masih dominannya pendekatan normatif yang menempatkan tindak pidana Pemilu sebatas delik khusus tanpa konstruksi teoritik mengenai dampaknya terhadap legitimasi kekuasaan negara. Padahal, praktik politik uang, manipulasi suara, dan penyalahgunaan kewenangan tidak hanya melanggar norma pidana, tetapi berpotensi merusak mekanisme konstitusional pembentukan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui interpretasi sistematis dan teleologis terhadap norma hukum Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana Pemilu harus dipahami sebagai crime against democracy yang menyerang kepentingan hukum fundamental berupa kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan. Kualifikasi sebagai extraordinary crime dibangun melalui integrasi teori constitutional crime, teori legitimasi demokratis, dan teori perlindungan sistem demokrasi, yang menegaskan bahwa dampak pelanggaran Pemilu bersifat sistemik dan konstitusional. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konseptual yang mereposisi tindak pidana Pemilu sebagai pelanggaran terhadap mekanisme reproduksi kekuasaan demokratis, sekaligus menawarkan reinterpretasi kedudukannya dalam sistem hukum pidana sebagai delik yang melindungi kepentingan konstitusional kolektif. Temuan ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana Pemilu berbasis perlindungan legitimasi demokrasi.
Konflik Kepentingan Partai Politik dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
This study examines the mechanisms of political party conflicts of interest in village procurement in Central Java, identifies regulatory gaps that enable such practices, and assesses their implications for good governance. The research employs normative legal methods using statutory, case, and conceptual approaches, complemented by interviews as supporting data. The findings indicate that village procurement is highly vulnerable to political intervention and patronage due to regulatory fragmentation among village procurement rules, administrative law, and political party regulations. A case study of village operational vehicle procurement reveals decision centralization, indications of collusion, and the instrumental use of procurement for political benefit distribution. These patterns demonstrate that party-related conflicts of interest are not incidental but operate systemically through power networks that undermine transparency, accountability, and administrative neutrality. The novelty of this study lies in its theoretical construction, positioning political party conflicts of interest in village procurement as a form of institutionalized structural corruption embedded in regulatory gaps. The study recommends clearer separation between political party functions and village governance, explicit conflict-of-interest regulation, strengthened oversight mechanisms, and integrity education for village officials. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan barang/jasa desa di Jawa Tengah, mengidentifikasi celah regulasi yang memfasilitasinya, serta menilai implikasinya terhadap prinsip good governance. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang diperkaya dengan wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan desa memiliki kerentanan tinggi terhadap intervensi politik dan patronase akibat ketidaksinkronan regulasi antara hukum pengadaan desa, administrasi pemerintahan, dan pengaturan partai politik. Studi kasus pengadaan kendaraan operasional kepala desa menunjukkan indikasi sentralisasi keputusan, kolusi, dan penggunaan pengadaan sebagai instrumen distribusi manfaat politik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa benturan kepentingan partai tidak bersifat insidental, melainkan beroperasi secara sistemik melalui jaringan kekuasaan yang melemahkan transparansi, akuntabilitas, dan netralitas pemerintahan desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi teoretis yang menempatkan benturan kepentingan partai politik dalam pengadaan desa sebagai bentuk korupsi struktural yang terinstitusionalisasi melalui celah regulasi. Penelitian merekomendasikan penegasan pemisahan fungsi partai dan pemerintahan desa, pengaturan konflik kepentingan secara eksplisit, penguatan pengawasan, serta pendidikan integritas aparatur desa.
Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kecelakaan Kerja di Indonesia
This study aims to analyze the legal provisions governing termination of employment due to workplace accidents and the effectiveness of industrial relations dispute resolution mechanisms in Indonesia. The background to this study is based on the fact that workers who are victims of workplace accidents are still being terminated from their jobs despite the existence of normative protections in various laws and regulations. The urgency of this research lies in the need to assess whether the applicable regulations actually provide effective protection, identify potential normative disharmony after the enactment of the Job Creation Law, and examine the position of workers in industrial power relations. The research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach as well as descriptive-analytical specifications. The results of the study show that normative regulations on the protection of workers who are victims of work accidents are available, but their effectiveness is not yet optimal because regulatory changes after the Job Creation Law tend to expand employer flexibility, create potential for normative disharmony, and reinforce the imbalance in the bargaining position of workers in dispute resolution practices. The conclusion of the study confirms that legal protection has not been fully realized in substantive terms. The novelty of this research lies in the integration of the analysis of layoff regulations due to work accidents with the effectiveness of industrial relations dispute resolution mechanisms as a unified legal protection system. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pemutusan hubungan kerja akibat kecelakaan kerja serta efektivitas mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Latar belakang penelitian didasarkan pada masih terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja korban kecelakaan kerja meskipun perlindungan normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai apakah regulasi yang berlaku benar-benar memberikan perlindungan efektif, mengidentifikasi potensi disharmoni norma pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, serta menelaah posisi pekerja dalam relasi kuasa industrial. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta spesifikasi deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan pekerja korban kecelakaan kerja telah tersedia secara normatif, namun efektivitasnya belum optimal karena perubahan regulasi pasca Cipta Kerja cenderung memperluas fleksibilitas pengusaha, memunculkan potensi disharmoni norma, serta memperkuat ketimpangan posisi tawar pekerja dalam praktik penyelesaian sengketa. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis pengaturan PHK akibat kecelakaan kerja dengan efektivitas mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai satu kesatuan sistem perlindungan hukum.
Adaptabilitas Arbitrase Internasional dalam Sengketa Investasi: Studi Indonesia dan Singapura
This study examines the adaptability of international arbitration in resolving cross-border investment disputes between Indonesia and Singapore, focusing on Investor–State Dispute Settlement (ISDS) and investment agreement design. Using a qualitative normative juridical approach with comparative analysis of treaties, arbitral awards, regulations, and academic literature, the study identifies contrasting policy orientations. Indonesia demonstrates institutional adaptability through BIT termination and renegotiation, selective application of Fair and Equitable Treatment (FET), and gradual integration of investor due diligence obligations to safeguard regulatory sovereignty. In contrast, Singapore reflects normative adaptability by consistently applying FET, recognizing implied consent, and aligning remedial practices—such as interest awards—with international standards. The findings reveal two distinct yet complementary models of legal adaptability in international investment arbitration. This study contributes by offering a comparative and integrative framework linking normative, institutional, and remedial dimensions, providing insights for balancing investor protection, legal certainty, and state regulatory space in ASEAN investment governance. Penelitian ini mengkaji adaptabilitas arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa investasi lintas batas antara Indonesia dan Singapura dengan fokus pada Investor–State Dispute Settlement (ISDS) dan desain perjanjian investasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi komparatif terhadap perjanjian investasi, putusan arbitrase, regulasi, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menampilkan adaptabilitas institusional melalui pembatalan dan renegosiasi BIT, penerapan selektif prinsip Fair and Equitable Treatment (FET), serta integrasi bertahap kewajiban uji tuntas investor guna menjaga kedaulatan regulasi. Sebaliknya, Singapura menunjukkan adaptabilitas normatif melalui konsistensi penerapan FET, pengakuan implied consent, serta harmonisasi praktik remedial dengan standar internasional. Penelitian ini menegaskan adanya dua model adaptabilitas hukum yang berbeda namun saling melengkapi, serta menawarkan kerangka komparatif integratif yang menghubungkan dimensi normatif, institusional, dan remedial untuk menyeimbangkan perlindungan investor, kepastian hukum, dan ruang kebijakan negara.
Batas Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase: Studi Kasus Akuisisi TPI
This research is motivated by the controversy surrounding the annulment of the arbitral award in the TPI acquisition case, which reveals a serious conflict between the principle of final and binding arbitration and judicial intervention that exceeds the limits of authority under Law No. 30 of 1999. The urgency of this study lies in the need to critically assess the fractured relationship between courts and arbitration, particularly when courts expand the interpretation of public order and disregard the kompetensi-kompetensi principle, thereby creating legal uncertainty for business actors. Using a normative juridical research method with qualitative analytical techniques based on case study and doctrinal interpretation, this study aims to identify the limits of judicial authority, map the forms of judicial overreach, and explain their implications for arbitral finality. The novelty of this research lies in its structural analysis of judicial practices in the TPI case, which have not been thoroughly examined in previous studies, as well as in its conceptual synthesis of authority theory, finality principles, and arbitral institutional design. The findings provide theoretical contributions by refining the understanding of the limits of judicial authority and offer practical benefits in the form of judicial and regulatory reform recommendations to strengthen the integrity of Indonesia’s arbitration system. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontroversi pembatalan putusan arbitrase dalam kasus akuisisi TPI, yang memperlihatkan benturan serius antara asas final and binding arbitrase dengan praktik intervensi pengadilan yang melampaui batas kewenangan menurut UU 30/1999. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai secara kritis keretakan hubungan antara pengadilan dan arbitrase, terutama ketika pengadilan memperluas tafsir ketertiban umum dan mengabaikan prinsip-prinsip kompetensi hingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif berbasis studi kasus dan penafsiran doktrinal, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi batas kewenangan pengadilan, memetakan bentuk judicial overreach, serta menjelaskan implikasinya terhadap finalitas arbitrase. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis struktural terhadap praktik yudisial dalam perkara TPI yang selama ini belum diurai secara mendalam dalam penelitian terdahulu, serta sintesis konseptual antara teori kewenangan, asas finalitas, dan desain kelembagaan arbitrase. Hasil penelitian memberikan kontribusi teoretis berupa pemurnian pemahaman batas kewenangan pengadilan dan manfaat praktis berupa rekomendasi reformasi yudisial dan regulatif untuk memperkuat integritas sistem arbitrase Indonesia.
Asas Keseimbangan Terhadap Sengketa Royalti dan Izin Penggunaan Lagu Antara Ari Bias vs Agnes Mo
This study aims to interpret the principle of balance under Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC) through an analysis of the royalty dispute and song usage license between Ari Bias and Agnes Mo. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches, positioning the dispute as a test case to examine the accuracy of normative interpretation. The findings indicate that the dispute constitutes a form of compound infringement that simultaneously violates economic rights through the use of the work without royalty payments and moral rights through the disregard of the creator’s control over the use of the work. The analysis confirms that the principle of balance cannot be construed as a basis for limiting the creator’s exclusive rights, but rather as a rights-based balance that places exclusive rights as the default principle. The claim of “indirect contribution” lacks a legal basis to eliminate the obligation to obtain permission and pay royalties. The novelty of this study lies in the conceptual reconstruction of the principle of balance through the analysis of compound infringement in a concrete case, as well as its implications for legal certainty and the strengthening of Indonesia’s creative industry ecosystem. Penelitian ini bertujuan menafsirkan asas keseimbangan dalam Undang Undang Hak Cipta melalui analisis sengketa royalti dan izin penggunaan lagu antara Ari Bias dan Agnes Mo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menempatkan sengketa tersebut sebagai test case untuk menguji ketepatan interpretasi norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa ini merupakan bentuk compound infringement yang secara simultan melanggar hak ekonomi melalui penggunaan karya tanpa pembayaran royalti serta hak moral melalui pengabaian kontrol pencipta atas penggunaan karya. Analisis menegaskan bahwa asas keseimbangan tidak dapat dimaknai sebagai dasar pembatasan hak eksklusif pencipta, melainkan sebagai prinsip berbasis hak (rights-based balance) yang menempatkan hak eksklusif sebagai prinsip dasar (default principle). Klaim “kontribusi tidak langsung” tidak memiliki dasar hukum untuk menghapus kewajiban memperoleh izin dan membayar royalti. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konseptual asas keseimbangan melalui analisis compound infringement dalam konteks kasus konkret, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan penguatan ekosistem industri kreatif Indonesia.
Kepastian Hukum Pembinaan Disiplin PPPK Dalam Tata Kelola Kepegawaian Daerah
This study aims to analyze the implementation of disciplinary development for Government Employees with Work Agreements (PPPK) within the Central Java Provincial Government and to identify constraints and improvement strategies based on Central Java Governor Regulation No. 19 of 2023 on the Discipline of State Civil Apparatus Employees. The research applies a normative-empirical method through a statutory approach and field study, including interviews with the Regional Personnel Agency and analysis of PPPK disciplinary practices. The findings show that disciplinary development remains suboptimal, as it is still administratively oriented and not fully based on substantive supervision by Direct Supervisors. Key constraints include limited understanding of disciplinary norms, weak supervisory roles, attendance system disruptions, and welfare disparities between civil servants and PPPK affecting compliance. The study’s novelty lies in developing a conceptual framework centered on strengthening the role of Direct Supervisors, integrated with preventive and corrective mechanisms. It recommends enhanced normative socialization, stronger supervisory accountability, improved attendance systems, and proportional reward and punishment. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta mengidentifikasi kendala dan formulasi solusi pembinaannya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan berupa wawancara pada Badan Kepegawaian Daerah serta analisis praktik pembinaan disiplin PPPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan disiplin PPPK belum optimal karena masih berorientasi administratif dan belum berbasis pengawasan substantif oleh Atasan Langsung. Kendala utama meliputi rendahnya pemahaman norma disiplin, lemahnya pengawasan Atasan Langsung, gangguan sistem presensi, serta kesenjangan kesejahteraan antara PNS dan PPPK yang memengaruhi kepatuhan disiplin. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan kerangka konseptual pembinaan disiplin berbasis penguatan peran Atasan Langsung yang terintegrasi dengan mekanisme preventif dan korektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi normatif, akuntabilitas Atasan Langsung, perbaikan sistem presensi, serta penerapan reward and punishment yang proporsional.
Implementasi Bantuan Sosial Berbasis DTKS untuk Akurasi Penerima di Kota Semarang
This study analyzes the implementation of social assistance distribution in Semarang City based on the Integrated Social Welfare Data (DTKS) through the SIKS-NG application and formulates solutions to address mistargeted beneficiaries. Using an empirical juridical approach supported by statutory analysis and a descriptive–analytical research design, primary data were obtained from interviews with village officials, distribution officers, and beneficiaries, while secondary data were collected through literature studies. The findings show that the distribution process continues to encounter problems of data inaccuracy, including the inclusion of deceased individuals, residents who have relocated without updating their civil records, and financially capable individuals who still receive social assistance. These issues are compounded by infrequent data updates, weak interagency coordination, and low public literacy regarding mandatory reporting of demographic and economic changes. The study’s novelty lies in proposing an integrated early verification–validation model and a systematic DTKS updating mechanism designed to enhance accountability, data accuracy, and targeting effectiveness in local social assistance programs. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kota Semarang berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui aplikasi SIKS-NG serta merumuskan solusi untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran penerima. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang didukung analisis peraturan perundang-undangan dengan desain penelitian deskriptif–analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perangkat kelurahan, petugas penyalur, dan penerima bantuan, sedangkan data sekunder dihimpun melalui studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran masih menghadapi masalah ketidakakuratan data, termasuk tercatatnya individu yang telah meninggal dunia, warga yang pindah tanpa memperbarui data kependudukan, serta masyarakat yang secara ekonomi mampu namun tetap menerima bantuan sosial. Permasalahan tersebut diperburuk oleh minimnya pembaruan data, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya literasi publik terkait kewajiban pelaporan perubahan kondisi demografis maupun ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan model verifikasi–validasi dini yang terintegrasi serta mekanisme pembaruan DTKS yang lebih sistematis untuk memperkuat akuntabilitas, akurasi data, dan efektivitas penargetan dalam program bantuan sosial daerah.
Copyright (c) 2025 Journal Juridisch https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penegakan Disiplin Pelanggaran Tidak Dinas dan Efektivitas Sanksi Anggota Polda Jateng
This study aims to analyze the enforcement of discipline for non-service violations committed by members of the Central Java Regional Police based on Government Regulation No. 2 of 2003, as well as to assess the effectiveness of the disciplinary sanctions imposed. The research method used is empirical legal research with a case approach, supported by primary data through interviews and secondary data through literature studies. The results show that disciplinary enforcement for non-service violations in the Central Java Regional Police has been carried out in accordance with the provisions of the legislation, with the application of proportional sanctions accompanied by ongoing guidance and supervision. The core findings of this study indicate that disciplinary sanctions not only serve as an instrument of punishment but are also effective in preventing repeat violations and encouraging increased discipline among members. The novelty of this research lies in its empirical analysis of the effectiveness of disciplinary sanctions for non-service violations as an instrument of internal guidance, which has rarely been specifically examined in previous studies. This study concludes that consistent enforcement of discipline and strengthening of the internal legal culture are key factors in improving the professionalism and integrity of Polri members. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas yang dilakukan oleh anggota Polda Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, serta menilai efektivitas sanksi disiplin yang dijatuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus, yang didukung oleh data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas di Polda Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penerapan sanksi yang bersifat proporsional dan disertai pembinaan serta pengawasan berkelanjutan. Temuan inti penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi disiplin tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga efektif dalam mencegah pelanggaran berulang dan mendorong peningkatan kedisiplinan anggota. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap efektivitas sanksi disiplin pelanggaran tidak dinas sebagai instrumen pembinaan internal, yang masih jarang dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi penegakan disiplin dan penguatan budaya hukum internal merupakan faktor kunci dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas anggota Polri.
Analisis Putusan Hakim Dalam Pembatalan Akta Risalah Lelang
This study examines the judicial reasoning underlying the cancellation of Auction Minute Deed Number 1352 year 2010 and analyzes the resulting legal consequences along with the legal protection afforded to auction winners affected by the annulment. The urgency of this research arises from the legal uncertainty that occurs when an auction declared valid under administrative procedure is subsequently cancelled by a court decision, thereby altering the rights and obligations of debtors, creditors, and good faith buyers. Using a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approaches, this study draws upon first instance, appellate, and cassation court decisions as primary legal materials. The findings show that the judges cancelled the auction minute deed on the basis of an unlawful act, particularly the creditor’s failure to comply with legal procedures in determining the limit price and the violation of propriety and fairness principles. The legal consequences include the restitution of land rights to the debtor, the nullification of the auction winner’s ownership rights, and the creditor’s obligation to return the auction proceeds. Legal protection for the auction winner is available through the right to seek compensation from the creditor provided that the buyer can demonstrate good faith. This study highlights the need to harmonize justice, utility, and legal certainty in the implementation and judicial review of secured property auctions. Penelitian ini mengkaji pertimbangan yudisial yang mendasari pembatalan Risalah Lelang Nomor 1352 tahun 2010 serta menganalisis konsekuensi hukum yang ditimbulkan dan bentuk perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang terdampak oleh pembatalan tersebut. Urgensi penelitian ini muncul dari ketidakpastian hukum yang terjadi ketika suatu lelang yang secara administratif dinyatakan sah kemudian dibatalkan melalui putusan pengadilan sehingga mengubah posisi hak dan kewajiban debitor, kreditor, dan pembeli beritikad baik. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini memanfaatkan putusan pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi sebagai bahan hukum primer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim membatalkan risalah lelang berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum terutama karena kreditor tidak mematuhi prosedur hukum dalam penetapan harga limit serta melanggar prinsip kepatutan dan keadilan. Konsekuensi hukum dari pembatalan tersebut meliputi pemulihan hak atas tanah kepada debitor, hapusnya hak kepemilikan pemenang lelang, dan kewajiban kreditor untuk mengembalikan hasil lelang. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang tersedia melalui hak untuk menuntut ganti rugi kepada kreditor sepanjang pembeli dapat membuktikan iktikad baik. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan pengujian yudisial terhadap lelang atas benda jaminan.
Harmonisasi Hukum Positif dalam Pengaturan Alat Kelengkapan DPRD
This study analyzes the regulation of council apparatus in the Regional People's Representative Council of Demak Regency and formulates an ideal model for harmonizing Indonesia’s positive law. The research background concerns the disharmony among several legal instruments, especially the MD3 Law, the Regional Government Law, and Government Regulation Number 12 of 2018, which undermines the effectiveness of the council in carrying out its legislative, oversight, and budgetary functions. The urgency lies in the need for an integrated legal system to prevent conflicting interpretations and overlapping authority. Using a normative juridical method with conceptual and descriptive analytical approaches, this study evaluates statutory documents and the institutional practices of the Demak council. The findings reveal a clear discrepancy between das sollen and das sein characterized by weak inter organ coordination and functional disharmony. The novelty of this study lies in proposing a harmonization model that integrates vertical, horizontal, and functional approaches grounded in the principle of socio equilibrium which aligns legal structure with institutional realities. The study concludes that revising the council’s internal regulations, strengthening institutional capacity, and issuing national guidelines for legal harmonization are essential steps. Key recommendations include preparing an academic manuscript on harmonization, improving institutional training, and encouraging meaningful public participation. Penelitian ini menganalisis pengaturan mengenai perangkat dewan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak serta merumuskan model ideal untuk harmonisasi hukum positif Indonesia. Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan disharmoni berbagai instrumen hukum, khususnya Undang Undang MD3, Undang Undang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang melemahkan efektivitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan membangun sistem hukum terpadu guna mencegah perbedaan penafsiran dan tumpang tindih kewenangan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan deskriptif analitis, penelitian ini mengevaluasi dokumen peraturan perundang-undangan dan praktik kelembagaan DPRD Demak. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein yang tercermin dari lemahnya koordinasi antarlembaga dan disharmoni fungsi. Kebaruan penelitian ini terletak pada model harmonisasi yang memadukan pendekatan vertikal, horizontal, dan fungsional berdasarkan prinsip socio equilibrium yang menyelaraskan struktur hukum dengan realitas kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi peraturan internal DPRD, penguatan kapasitas kelembagaan, dan penerbitan pedoman nasional tentang harmonisasi hukum merupakan langkah penting. Rekomendasi utama mencakup penyusunan naskah akademik harmonisasi, peningkatan pelatihan kelembagaan, dan mendorong partisipasi publik secara substansial.
Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka
This study examines the scope of judicial authority in adjudicating pretrial motions, the underlying judicial reasoning concerning the validity of suspect determinations, and the ensuing legal implications, with a specific focus on Decision No. 1/Pid.Pra/2024/PN Unr. The urgency of this inquiry emerges from the imperative to safeguard human rights and prevent the misuse of state power in law enforcement, particularly after Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014 broadened the jurisdiction of pretrial mechanisms. Employing a normative juridical method combined with statutory and case approaches, the analysis adopts a qualitative lens to assess judicial interpretations and practices. The findings reveal that the pretrial judge upheld the legality of the suspect determination on the basis of adequate preliminary evidence and the circumstance of being caught in flagrante delicto. The study underscores that judicial reasoning in such cases remains predominantly formalistic, often neglecting substantive justice and thereby generating inconsistencies in legal standards. Within this context, pretrial proceedings are positioned as a vital judicial safeguard against investigative arbitrariness, yet they continue to face the complex task of reconciling legal certainty with equitable justice. By engaging Hans Kelsen’s theory of legal certainty and Gustav Radbruch’s concept of justice, this research offers a critical reflection on the philosophical underpinnings of pretrial review. It calls for the establishment of standardized judicial guidelines, clearer jurisprudential direction from the Supreme Court, and enhanced integrity among law enforcement agencies to ensure that pretrial institutions genuinely function as instruments of justice and human rights protection. Penelitian ini mengkaji kewenangan hakim dalam memeriksa permohonan praperadilan, pertimbangan yuridis terhadap keabsahan penetapan tersangka, serta akibat hukum dari putusan tersebut, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Unr. Urgensi penelitian ini berangkat dari pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas ruang lingkup kewenangan praperadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta analisis kualitatif terhadap pertimbangan hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim praperadilan menyatakan penetapan tersangka sah dengan alasan adanya bukti permulaan yang cukup serta kondisi tertangkap tangan (in flagrante delicto). Meskipun demikian, pertimbangan hakim masih cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam standar objektif penilaian. Dalam konteks ini, praperadilan memiliki posisi strategis sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan penyidikan, namun tetap menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan yang substansial. Dengan merujuk pada teori kepastian hukum Hans Kelsen dan teori keadilan Gustav Radbruch, penelitian ini memberikan refleksi kritis atas fondasi filosofis praperadilan di Indonesia. Ditekankan perlunya pedoman peradilan yang terstandardisasi, penguatan arah yurisprudensi oleh Mahkamah Agung, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum agar lembaga praperadilan benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
Penegakan Tanggung Jawab Hukum Polres RembangDalam Rekayasa Lalu Lintas di Jalur Pantura
This study aims to analyze the legal responsibility of the Rembang Police in implementing traffic engineering on the Pantura Highway and to identify the challenges encountered in its enforcement. The research is motivated by the increasing traffic complexity along the Pantura route, which significantly impacts logistics distribution, road safety, and public trust in law enforcement institutions. The urgency of this study lies in assessing the extent to which the police fulfill their mandate under Article 13 paragraph (1) of Law No. 22 of 2009, not merely as an administrative duty but as a reflection of public legal accountability. Using a normative juridical method combined with a qualitative approach, this study draws on secondary data from legislation, academic literature, and official police reports. The findings reveal that while the Rembang Police have implemented several traffic engineering strategies, these efforts remain constrained by limited human resources, weak inter-agency coordination, and inadequate infrastructure. The novelty of this research lies in its exploration of the institutional accountability dimension of the police in traffic engineering, a perspective often overlooked in studies that predominantly address technical and operational aspects. The study concludes that strengthening institutional capacity within the police is crucial, encompassing short-term measures such as human resource and infrastructure improvements, as well as long-term strategies including integrated data systems, institutional reform, and enhanced public participation to ensure effective, equitable, and sustainable traffic management along the Pantura Highway. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum Kepolisian Resor Rembang dalam pelaksanaan rekayasa lalu lintas di Jalan Pantura serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. Kompleksitas lalu lintas di jalur Pantura yang secara langsung memengaruhi kelancaran distribusi logistik, keselamatan pengguna jalan, dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menilai sejauh mana kepolisian memenuhi mandatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bukan semata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum kepada publik. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif, dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, serta laporan resmi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Rembang telah menerapkan berbagai strategi rekayasa lalu lintas, namun implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurang memadai­nya infrastruktur pendukung. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap dimensi akuntabilitas kelembagaan kepolisian dalam rekayasa lalu lintas, yang jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek teknis dan operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan kepolisian menjadi hal yang mendesak, baik melalui langkah jangka pendek berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur, maupun langkah jangka panjang berupa integrasi data, reformasi kelembagaan, serta pelibatan masyarakat untuk mewujudkan sistem rekayasa lalu lintas di Pantura yang efektif, adil, dan berkelanjutan.
Asas Legalitas dan Lex Temporis Delicti Dalam Reformasi KUHP Indonesia
This study critically examines the existence and implementation of the principles of legality and lex temporis delicti within Indonesia’s criminal law codification policy through a comparative analysis of the old Criminal Code (KUHP), the new KUHP, and the criminal law systems of the Continental and Anglo-Saxon traditions. The urgency of this research arises from the fundamental shift in Indonesia’s penal paradigm following the enactment of the new KUHP, particularly the expanded interpretation of legality through the recognition of living law and the adoption of the lex mitior principle as a progressive exception to lex temporis delicti. Employing a normative legal methodology with statutory and comparative approaches, this study analyzes primary and secondary legal materials to assess the doctrinal coherence and policy implications of these developments. The findings demonstrate that the new KUHP marks a departure from classical legalism toward a more adaptive and socially responsive framework oriented toward human rights protection. The legality principle is recontextualized through the broadening of legitimate legal sources, while lex temporis delicti is recalibrated to accommodate substantive justice by integrating lex mitior. The novelty of this study lies in its integrative analysis that combines normative, comparative, and codification-policy perspectives, revealing Indonesia’s current transition toward a more humanistic, contextual, and internationally aligned model of criminal law. Penelitian ini menganalisis secara kritis eksistensi dan penerapan asas legalitas serta lex temporis delicti dalam politik kodifikasi hukum pidana Indonesia melalui kajian komparatif terhadap KUHP lama, KUHP baru, dan sistem hukum pidana tradisi kontinental serta Anglo-Saxon. Urgensi penelitian ini muncul dari perubahan paradigma pemidanaan yang mendasar setelah disahkannya KUHP baru, khususnya terkait perluasan makna asas legalitas melalui pengakuan living law dan penerapan prinsip lex mitior sebagai pengecualian progresif terhadap lex temporis delicti. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer dan sekunder untuk menilai koherensi doktrinal serta implikasi kebijakan dari perkembangan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru menandai pergeseran dari legalisme klasik menuju kerangka hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan sosial serta berorientasi pada perlindungan HAM. Asas legalitas direkontekstualisasikan melalui perluasan sumber hukum yang diakui, sedangkan lex temporis delicti dikalibrasi ulang untuk mengakomodasi keadilan substantif melalui integrasi lex mitior. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang memadukan perspektif normatif, komparatif, dan politik kodifikasi, yang mengungkap bahwa sistem hukum pidana Indonesia sedang berada dalam masa transisi menuju model yang lebih humanistik, kontekstual, dan selaras dengan standar hukum internasional.
Paradoks Hukum Perdagangan Indonesia: Antara Green Economy dan Ekspor Sumber Daya Alam yang Eksploitatif
This study aims to analyze and formulate legal strategies that reconcile Indonesia’s natural resource (NR) export interests with its commitment to sustainable development as outlined in the Sustainable Development Goals (SDGs). The research is driven by the escalating tension between short-term economic growth fueled by raw commodity exports and the global imperatives of environmental sustainability and green economy transition. Employing a normative juridical method combined with qualitative analysis, this study critically examines the substance and implementation of the Job Creation Law, the Mining Law, and the Plantation Law, assessing their coherence with principles of ecological justice, environmental governance, and green trade. The findings reveal that Indonesia’s current regulatory framework remains sectoral and predominantly economistic, lacking substantive integration of sustainability principles and resulting in regulatory fragmentation across sectors. The novelty of this research lies in its conceptual synthesis of international trade law, environmental law, and SDGs into a unified legal development framework, supported by a transformative reform model aimed at embedding sustainability into national legal systems. This study concludes that ecological mainstreaming, institutional harmonization, adoption of green-certified export instruments, and the incorporation of Islamic legal values and local wisdom in resource governance are essential to achieving ecological justice and intergenerational equity in Indonesia’s natural resource management. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia dengan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ketegangan antara pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang didorong oleh ekspor komoditas mentah dan tuntutan global terhadap keberlanjutan lingkungan serta transisi menuju ekonomi hijau. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis kualitatif untuk mengkaji substansi dan implementasi tiga regulasi utama Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Perkebunan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan ekologis, tata kelola lingkungan, dan standar perdagangan hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim regulasi nasional masih bersifat sektoral dan ekonomistik, belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan secara substantif, dan menimbulkan konflik pengaturan lintas sektor. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis konseptual antara hukum perdagangan internasional, hukum lingkungan, dan SDGs dalam satu kerangka pembangunan hukum yang terpadu, disertai model reformasi hukum transformatif untuk mengarusutamakan keberlanjutan dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengarusutamaan ekologi, harmonisasi kelembagaan lintas sektor, penerapan instrumen ekspor bersertifikat hijau, serta pengintegrasian nilai-nilai hukum Islam dan kearifan lokal dalam tata kelola sumber daya alam merupakan langkah strategis menuju keadilan ekologis dan tanggung jawab antargenerasi dalam pengelolaan SDA Indonesia.
Pelanggaran Implementasi AMDAL Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Air di Pulau Jawa
This study examines the implementation of legal protection against water pollution caused by violations of the Environmental Impact Assessment (AMDAL) requirements within the environmental licensing process in Java. The urgency of this research arises from the increasing degradation of water quality resulting from business actors’ non-compliance with ecological management commitments, weak governmental oversight, and inadequate enforcement of environmental regulations. Using a socio-legal research method with a descriptive-analytical approach, data were collected through field observations, interviews with governmental officials and affected communities, and a review of statutory regulations and AMDAL documents. The findings reveal that AMDAL preparation and implementation are frequently treated as mere administrative formalities, undermining their preventive function in environmental protection. Violations of AMDAL obligations significantly contribute to water pollution in industrial regions across Java. The novelty of this research lies in its comprehensive mapping of factors contributing to AMDAL implementation violations, their legal implications, and the proposed framework for strengthening AMDAL as a substantive environmental protection instrument. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pencemaran air yang timbul akibat pelanggaran implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses perizinan lingkungan di Pulau Jawa. Urgensi penelitian muncul dari meningkatnya pencemaran air yang bersumber dari ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap komitmen pengelolaan lingkungan, lemahnya pengawasan pemerintah, serta ketidaktegasan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparat pemerintah dan masyarakat terdampak, serta kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen AMDAL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan dan implementasi AMDAL seringkali diperlakukan sebagai formalitas administratif, sehingga tidak mampu berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran. Pelanggaran implementasi AMDAL terbukti menjadi faktor signifikan meningkatnya pencemaran air di beberapa daerah industri. Novelty penelitian ini terletak pada pemetaan komprehensif faktor penyebab pelanggaran implementasi AMDAL beserta analisis akibat hukumnya, serta rekomendasi penguatan instrumen AMDAL sebagai alat perlindungan lingkungan yang substantif.
Eksekusi Jaminan Sertifikat Tanpa Hak Tanggungan: Perlindungan Hukum bagi Kreditur
This study aims to analyze the execution mechanism of collateral certificates bound by a deed of debt acknowledgment without mortgage security rights and to identify the normative and practical obstacles involved. The issue arises from the common practice of using debt acknowledgment deeds without the imposition of mortgage rights, where the absence of executorial power may weaken legal protection for creditors in cases of debtor default. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical specification, using primary legal materials in the fields of mortgage law, civil procedural law, and notarial law, as well as secondary materials from legal literature and scholarly works. Data were analyzed qualitatively through normative and systematic interpretation. The findings indicate that without a mortgage certificate, a debt acknowledgment deed lacks executorial force; therefore, collateral enforcement must proceed through non-executorial mechanisms, such as mediation, civil litigation, or private sale, resulting in a longer and more costly execution process. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan sertifikat yang diikat dengan akta pengakuan utang tanpa hak tanggungan serta mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis yang menyertainya. Permasalahan penelitian berangkat dari praktik penggunaan akta pengakuan utang tanpa pembebanan hak tanggungan yang masih sering terjadi, sementara ketiadaan kekuatan eksekutorial berpotensi melemahkan perlindungan hukum kreditur ketika debitur wanprestasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan di bidang hak tanggungan, hukum acara perdata, dan jabatan notaris, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran normatif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa sertifikat hak tanggungan, akta pengakuan utang tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga eksekusi jaminan harus ditempuh melalui mekanisme non-eksekutorial, seperti mediasi, gugatan perdata, atau penjualan di bawah tangan, yang menyebabkan proses lebih panjang dan berbiaya tinggi.