Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah dalam Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TBIS) Sebuah Studi Literatur
DOI:
https://doi.org/10.26623/jisl.v6i1.12093Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Transformasi Peprustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan bentuk tanggung jawab pemerintah daaerah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung program ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode tinjauan pustaka. Dipilih tiga artikel jurnal bereputasi yang membahas tentang implementasi program TBIS di lapangan dan menelusur bentuk tanggung jawab pemerintah dalam bentu produk hukum berupa peraturan melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Perpustakaan Nasional. Penelitian ini membahas jenis implementasi program TBIS di berbagai tingkat daerah, mengidentifikasi bentuk tanggung jawab pemerintah, dan merangkum artikel terpilih. Ditemukan terdapat tiga perpustakaan dari berbagai daerah yang mengimplemntasikan program ini. Dinas Peprustakaan dan Kearsipan Kabupaten Semarang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, dan UPT Perpustakaan Nasional Bung Karno. Terdapat enam belas daerah yang sudah memiliki kebijakan program TBIS atau sekitar 42%. Untuk penelitian berikutnya dapat mengkaji kebijakan TBIS di tingkat pemerintah kabupaten/kota.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Zahrina Roseliana Mazidah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors who publish this journal agree to the following terms:
The author owns the copyright and grants the journal the first publication rights with the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License which allows others to share the work with recognition of the authorship of the work and initial publication in the journal.
