Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analysis of Law
Abstract
Penelitian ini berfokus pada analisis atas isu hukum yaitu konflik aturan antara Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE terkait dengan sanksi administratif dalam perspektif Economic Analysis of Law (EAL). Hal ini karena dalam perspektif EAL, peran pemerintah penting sebagai regulator atas berbagai perkembangan bisnis yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa problematika hukum terkait sanksi administratif dalam bisnis digital adalah adanya konflik hukum terkait sanksi administratif dalam bisnis digital yaitu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE. Berdasarkan asas lex superior derogate legi inferior ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan lah yang berlaku. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), maka secara hierarkis kedudukan UU Perdagangan adalah lebih tinggi dari PP PMSE. Hal ini berimplikasi bahwa setiap pelaku usaha bisnis digital yang tidak mencantumkan informasi atau data yang wajib dituangkan dalam bisnis digital sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Sanksi administratif bisnis digital dalam perspektif EAL adalah tidak memenuhi aspek keberdayagunaan (utility), nilai (value), serta efisiensi (efficiency). Hal ini dikarenakan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan justru menempatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin secara langsung sebagai langkah utama, sehingga dapat berimplikasi pada iklim bisnis yang kondusif di masyarakat. Dengan demikian, mengacu pada analisis EAL maka ketentuan yang relevan adalah diberlakukannya sanksi administratif secara berjenjang sebagaimana dalam Pasal 80 PP PMSE. Oleh karena itu, ke depan perlu adanya revisi ketentuan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan sehingga dikonstruksikan sesuai dengan rumusan Pasal 80 PP PMSE.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adam Ilyas, Dicky Eko Prasetio. Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya. Konstitusi 19, no. 4 (2022): 807.
Antari, Kadek Widya, Ratma Artha Windari, and Gede Dewa Sudika Mangku. Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah. Komunitas Yustisia 2, no. 2 (2019): 1 12.
Arniti, Ni Komang Ayu, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif Untuk Mendapatkan Keputusan Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jurnal Analogi Hukum 1, no. 8 (2019): 265 70.
Catriana, Elsa. Kemenkop UKM: Sudah 17,25 Juta UMKM Yang Terhubung Ke Platform Digital. money.kompas.com, 2022. https://money.kompas.com/read/2022/02/24/153800426/kemenkop-ukm--sudah-17-25-juta-umkm-yang-terhubung-ke-platform-digital (Diakses Pada Tanggal 11 Januari 2023).
Doederlein, Schwartz Germano Andr ©, and Renata Almeida da Costa. The Development of the Sociology of Law in Brazil. O ±ati Journal of Emergent Socio-Legal Studies 11, no. 1 (2021): 49 79.
Efendi, A an, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona. Penelitian Hukum Doktrinal. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.
Elvlyn, Elvlyn, and Delpedro Marhaen. Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi. Justisi 8, no. 2 (2022): 82 94. https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1707.
Fitria Andalus Handayani, Mohamad Ichsana Nur. Implementasi Good Governance Di Indonesia. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara 11, no. 1 (2019): 1 11.
Gaol, Selamat Lumban. Aturan Kebijakan Bisnis (Business Judgment Rule) Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Pribadi Direksi Perseroan Terbatas Atas Kerugian Perseroan Terbatas Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Di Luar Kitab Undang-Undang. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 12, no. 1 (2021): 52.
Ghufran Syahputera Walla, Hendrik Salmon, Julista Mustamu. Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 9 (2021): 963.
Hartanto, Ghani Satria, Dewi Kania Sugiharti, and Anita Afriana. Aktualisasi Mitigasi Risiko Bisnis Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duty Dan Business Judgment Rule. Jurnal Sains Sosio Humaniora 5, no. 2 (2021): 1191 1202. https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16535.
Hery. Hukum Bisnis. Jakarta: Grasindo, 2020.
Ibad, Syahrul. Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. Hukmy 1, no. 1 (2021): 57.
Irfani, Nurfaqih. Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 3 (2020): 305. https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711.
Kamran, Muhammad, and Maskun Maskun. Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika. Balobe Law Journal 1, no. 1 (2021): 41. https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501.
Khanchel, Hanen. The Impact of Digital Transformation on Banking. Journal of Business Administration Research 8, no. 2 (2019): 20. https://doi.org/10.5430/jbar.v8n2p20.
Kominfo. Indonesia Akan Jadi Pemain Ekonomi Digital Terbesar Di Asia Tenggara. www.kominfo.go.id, 2021. https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/6441/Indonesia+Akan+Jadi+Pemain+Ekonomi+Digital+Terbesar+di+Asia+Tenggara/0/berita_satker (Diakses Pada Tanggal 16 November 2022).
€” €” €”. Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). aptika.kominfo.go.id, 2020. https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/peraturan-pemerintah-nomor-80-tahun-2019-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik-pmse/ (Diakses Pada Tanggal 11 Januari 2023).
€” €” €”. Tingkatkan Produktivitas UMKM Lewat Adopsi Teknologi Digital 4.0. www.kominfo.go.id, 2022. https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/41767/siaran-pers-no-173hmkominfo052022-tentang-tingkatkan-produktivitas-umkm-lewat-adopsi-teknologi-digital-40/0/siaran_pers (Diakses Pada Tanggal 8 Januari 2023).
Marpi, Yapiter, Erlangga, Bakti Toni Endaryono, and Krismayu Noviani. Legal Effective of Putting Business as Usual Clause in Agreements. International Journal of Criminology and Sociology 10, no. 1 (2021): 58 70. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09.
Mubarok, Misbakhul Munir. E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Inovasi Penelitian 2, no. 8 (2022): 2494.
Muhammad Al Ikhwan Bintarto, Sayang Bidul, Zaid. Analysis of Economic Analysis of Law Principle In Purchase Fuel By Application (Study of MyPertamina). Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 5, no. 2 (2022): 203 10.
Novita, Yustina Dhian, and Budi Santoso. Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 1 (2021): 46 58. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10233/5178.
Osinovskaia, Irina Vladimirovna. The Role of Digitalization in the Development of the Company s Human Resources Potential. In SHS Web of Conferences 106, 1008:117 20, 2021. https://doi.org/10.31483/r-98989.
Pane, Eryandi Putra. Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online. Locus Journal of Academic Literature Review 1, no. 1 (2022): 39.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
€” €” €”. Teori Hukum. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2020.
Posner, Richard. Economic Approach to Law. 9th ed. New York: Wolters Kluwer Law and Business, 2012.
Posner, Richard A. Utilitarianism, Economics, and Legal Theory. The Journal of Legal Studies 8, no. 1 (January 1979): 103 40. https://doi.org/10.1086/467603.
Pratiwi, Endang, Theo Negoro, Hassanain Haykal. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? Konstitusi 19, no. 2 (2022): 272.
Prawiranegara, Khalid. Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu. Jurnal Lex Renaissance 6, no. 3 (2021): 591 604. https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art11.
Rahmah, Syahidah, and Miftahul Jannah. Identitas Cryptocurrency : Halal Dan Haram. Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam 4, no. 2 (2021): 198 205. https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6237.
Ridwan Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. 13th ed. Jakarta: Rajawali Pres, 2018.
Sabirin, A, and R H Herfian. Dampak Ekosistem Digital Terhadap Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Di Era Ekonomi Digital. Jurnal Persaingan Usaha 02, no. 5 (2021): 75 82. https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/view/23.
Safitri, Erna Dwi, and Nabitatus Sa adah. Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 1 (2021): 34 45. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10232.
Sajidin, Syahrul. Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. Arena Hukum 14, no. 2 (2021): 245 67. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3.
Susanto, Sri Nur Hari. Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. Adminitrative Law & Governance Journal 2, no. 1 (2019): 127.
Susanto, Sri Nurhari. Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara. Administrative Law & Governance Journal 4, no. 1 (2021): 144 57.
Widiatno, Andi, and Ganiviantara Pratama. Cyberporn Dalam Pasar Digital Non-Fungible Tokens: Prespektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Pornografi. Journal Justiciabelen (Jj) 2, no. 2 (2022): 91. https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2110.
Wildan Fauzi Harahap, Aldi Raihan Ramadhan Daulay, Putri Nur Alfisyahri, Purnama Ramadani Silalahi. Analisis Citra Market Place PT Tokopedia Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pasca Kebocoran Data Pengguna. CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis 3, no. 1 (2023): 32.
Xavier Nugraha, Kusuma Wardani Raharjo, Ahmad Ardhiansyah, Dwiana Martanto. Analisis Penerapan Asas Safety Beyond Economic Reason Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018. Humani 10, no. 2 (2020): 255.
Yetno, Alfred. Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau E-Commerce Bagi Konsumen Di Era Digital Di Indonesia. Satya Dharma 5, no. 2 (2022): 172.
DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6281
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Jurnal Ius Constituendum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Ius Constituendum : Journal Law by Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
