Proyeksi Ke Depan Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Abstract

Keberadaan pidana mati dalam suatu sistem hukum pidana suatu negara seringkali diperdebatkan secara global tidak hanya tentang pembenaran keberadaan pidana tersebut tetapi juga terkait bagaimana pidana tersebut dijalankan. Terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pidana mati saat ini seperti fenomena deret tunggu eksekusi pidana mati hingga implikasinya terhadap kondisi terpidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proyeksi ke depan pelaksanaan pidana mati di Indonesia dalam RKUHP. Adanya pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diharapkan menjadi solusi akan pandangan pro-kontra atas keberadaan sanksi pidana mati itu sendiri dan formulasinya dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan social legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika RKUHP disahkan maka kedepannya keberadaan pidana mati tetap dipertahankan namun tidak lagi menjadi jenis pidana pokok. Adapun hal yang patut diperhatikan bahwa terdapat kelemahan dalam formulasinya, sehingga ke depannya masih belum menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati.

Kata kunci: Pelaksanaan Pidana Mati; Proyeksi; RKUHP

The existence of the death penalty in the criminal law system is often debated globally, not only the justification for the existence of the crime but also how the crime is carried out. There are various problems in the implementation of the death penalty, such as the death phenomenon which has an impact on psychologically attacking the convict. Draft Criminal Code (RKUHP) in Indonesia is expected to be a solution to the pros and cons of the existence of the death penalty itself and its formulation can provide justice and legal certainty in its implementation. Therefore, this study aims to analyze future projections of the implementation of the death penalty in Indonesia in the RKUHP. The research was conducted using qualitative research methods, with a social legal research approach. The results show that if the RKUHP is ratified, in the future the existence of the death penalty will be maintained but will no longer be the main criminal sanction. As for things that should be noted that there are weaknesses in the formulation, so that in the future it still does not guarantee legal certainty in the implementation of the death penalty.