Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System

Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Anggita Doramia Lumbanraja

Abstract


This study aims to discuss whether Indonesia, as one of the countries dominated by the tradition of the civil law system, is still very rigid to provide space for judges to make law formation. However, is the interpretation of the law in the context of a legal discovery process also very limited in countries with a civil law system tradition? Furthermore, whether the dominance of the civil law system tradition in Indonesia affects the development of the use of legal interpretation by judges. These things will be discussed later in this  article. In providing justice, judges are required to not only look for la bouche de la loi but must actively explore the meaning behind the regulations to produce a decision that provides justice for the litigants. However, the civil law system tradition, which is still influenced by the notion of legism, has limited space for judges to exercise discretion and is based solely on the principle of legality. This research was conducted with a doctrinal research method with a qualitative approach.  This study found that, in Indonesia, the practice of legal interpretation carried out by judges is developing quite well. Many judges have interpreted the law to make legal discoveries if the legal arguments in the cases they are handling are unclear or need to be interpreted further. The method of legal interpretation that is often used is the method of grammatical interpretation with extensive interpretation. This proves that the phenomenon of the dominance of the civil law system tradition is slowly weakening, and the regulations in the Law on Judicial Power open a gap for judges to actively make legal discoveries, one of which is through legal interpretation.

Penelitian ini hendak mengkaji mengenai situasi di Indonesia sebagai salah satu negara yang didominasi oleh tradisi civil law system masih sangat kaku untuk memberikan ruang gerak bagi Hakim untuk melakukan pembentukan hukum. Penelitian ini memotret mengenai keterbatasan perkembangan penerapan interpretasi hukum dalam rangka sebuah proses penemuan hukum sangat dibatasi di negara-negara tradisi civil law system. Sehingga dapat menjawab pnegaruh dominasi tradisi civil law system di Indonesia terhadap perkembangan penggunaan interpretasi hukum oleh Hakim. Hal-hal tersebut yang kemudian akan dibahas dalam tulisan ini. Dalam memberikan keadilan Hakim dituntut untuk tidak sekedar mencari la bouche de la loi, namun harus secara aktif menggali makna di balik peraturan sehingga menghasilkan suatu putusan yang memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara. Namun tradisi civil law system yang masih dipengaruhi oleh paham legisme membuat keterbatasan ruang gerak bagi Hakim untuk melakukan diskresi dan tetapi berpatokan pada asas legalitas semata. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doctrinal dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, di Indonesia praktik interpretasi hukum yang dilakukan oleh para Hakim berkembang dengan cukup baik. Banyak Hakim yang telah melakukan interpretasi hukum guna melakukan penemuan hukum apabila dalil hukum dalam kasus yang ditanganinya tidak jelas atau perlu untuk dimaknai lebih lanjut. Metode interpretasi hukum yang sering digunakan adalah metode interpretasi gramatikal dengan interpretasi ekstensif. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya fenomena dominasi tradisi civil law system perlahan melemah dan peraturan dalam UU Kekuasaan Kehakiman membuka celah bagi para Hakim untuk secara aktif melakukan penemuan hukum salah satunya melalui interpretasi hukum.

 

 

 

 

 


Keywords


Civil Law System; Interpretasi Hukum; Kekuasaan Kehakiman

Full Text:

PDF

References


Adriansyah, Ade. Kedudukan Hukum Putusan No. 200/Pdt.g/2008/Pn.smg Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Pendekatan Restorative Justice. Jurnal Ius Constituendum 1, no. 3 (2018): 1 14. https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.860.

Anang Sulistyono, Abdul Wahid, dan Mirin Primudyastutie. Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas. Jurnal Konstitusi 14, no. 2 (2017): 418 39.

Bambang Teguh Handoyo, "Metode Penemuan Hukum oleh Hakim", Jurnal Ilmiah: Hukum dan Dinamika Masyarakat, 14, no. 2 (2017): 144-150 http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v14i2.632

Charles Aubry, Charles-Fr ©d ©ric Rau, Charles Falcimaigne, Gault, dan ‰tienne Bartin. Cours de droit civil fran ais : d apr ¨s la m ©thode de Zachariae, 1897.

Dewanto, Pandu. Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan. Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (22 Oktober 2020): 303 23. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307.

E. Philip Sopper. Legal Theory and The Obligation of a Judge: The Hart/Dworkin Dispute. Michigan Law Review 75, no. 3 (Januari 1977): 473 519.

Elias E. Savellos dan Richard F. Galvin. Reasoning and The Law: The Elements. Belmont: Wadsworth, 2001.

Fran ois G ©ny. Method of Interpretation and Sources of Private Positive Law. 2 ed. Louisiana: State Law Institute, 1963.

Frank H. Easterbrook. Legal Interpretation and The Power of The Judiciary. Harvard Journal of Law and Public Policy 7, no. 87 (1984): 87 99.

H. Patrick Glenn. Legal Traditions of The World. New York: Oxford University Press, 2010.

Hwian Christianto. Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus, Yogyakarta: Suluh Media, 2017.

Isharyanto dan Aryoko Abdurrachman. Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi (Studi terhadap Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). Jakarta: Moeka Publishing, 2016.

James L. Gibson. From Simplicity to Complexity: The Development of Theory in the Study of Judicial Behavior. Political Behavior, Judicial Behavior: Theory and Methodology, 5, no. 1 (1983): 7 49.

John Austin. Lectures on Jurisprudence or The Philosophy of Positive Law. London: John Murray, 1885.

Juita, Subaidah Ratna, Amri Panahatan Sihotang, dan Supriyadi Supriyadi. Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan. Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (19 Oktober 2020): 271 85. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1938.

Junaidi, Muhammad. Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 220 34. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631.

Muhammad Helmi, Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22, no. 1 (April 2020): 111-132. https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792

Riduan Syahrani. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Roberto G. Maclean. Judicial Discretion in The Civil Law. Lousiana Law Review 43, no. 1 (1982): 45 56.

Roscoe Pound. The Theory of Judicial Decision. Harvard Law Review 36, no. 6 (1923): 641 62.

Shidarta. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1982.

€” €” €”. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Sulistyawan, Aditya Yuli, dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja. Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd. Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 482 96. https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232.

Syarif Mappiasse. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. Jakarta: Kencana, 2015.

Yuristyawan Pambudi Wicaksana, Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka Lex Renaissance 3, no. 1 (2018): 86-108, https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3.




DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal Ius Constituendum



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jurnal Ius Constituendum :  Journal Law by Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License.