SISTEM NOKEN DI PROVINSI PAPUA:                                                                                                                        STUDI PUTUSAN MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009

Tri Mulyani, A. Heru Nuswanto, Sukimin
S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang 
trimulyani@usm.ac.id

ABSTRAK
Tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui analisis dasar pertimbangan hukum hakim MK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 berserta implikasinya. Metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif, dengan analis data secara kualitatif. Hasil analisa menunjukkan bahwa analis dasar pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan legitimasi sistem Noken Di Provinsi Papua sudah sangat baik, dengan dasar analisis merujuk pendapat Bagir Manan bahwa dalam setiap putusan hakim wajib mengandung unsur yuridis, sosiologis dan filosofis. Implikasinya bahwa putusan MK, adalah sah dan bersifat erga omnes, sehingga secara nasional, akan tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat Papua. 

Kata Kunci : analisis; sistem noken; putusan; mahkamah konstitusi

ABSTRACT
The purpose of writing this article is to find out the basic analysis of the legal considerations of the Constitutional Court justices in Constitutional Court Decision No. 47-81 / PHPU.A-VII / 2009 along with the implications. The method used is normative juridical, qualitative data analysis. The analysis shows that the basic analysis of the legal considerations of the Constitutional Justice in the Constitutional Court Decision NO 47-81 / PHPU.A-VII / 2009 related to the legitimacy of the Noken system in Papua Province is already very good, with the basis of the analysis referring to Bagir Manan's opinion that in every judge's ruling shall contains juridical, sociological and philosophical elements. The implication is that the Constitutional Court's ruling is legitimate and erga omnes, so that nationally, it will continue to live and develop among indigenous Papuans.
Keywords: analysis; noken system; decision; Constitutional Court

I.	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang
Membicarakan tentang pemilu maka tidak akan terlepas dari pembahasan demokrasi, karena keduanya menurut Arbi Sanit memiliki relasi erat yang tidak dapat dipisahkan dalam pengkajiannya. Menurut Arbi Sanit “Pemilu merupakan institusi yang mengejawentahkan demokrasi”. Bahkan lebih lanjut menurut Valentino Larcinese dinyatakan bahwa “Tingkatan partisipasi dalam pemilu merupakan ukuran terhadap kualitas demokrasi itu sendiri”. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos”. Demos artinya rakyat, dan kratos adalah pemerintahan (rule) atau dapat pula dimaknai dengan kekuasaan (strength). Sehingga dapat dimaknai secara sederhana bahwa demokrasi dapat diberi makna sebagai pemerintahan yang kedaulatannya terletak pada rakyat banyak.
Upaya membentuk sebuah negara demokrasi, apalagi di dalam sebuah negara yang plural, adalah  merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Secara ideal dalam pelaksanaan pemerintahan sebuah negara harus melibatkan peran rakyat. Menurut Lijpart, peran rakyat ini tidak bisa seutuhnya, sehingga pembatasan peran rakyat dalam derajat tertentu harus dilakukan untuk mewujudkan asas demokrasi. Pembatasan ini melahirkan konsep pengisian pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat melalui mekanisme tertentu. Menurut Harris G Waren, Harry D, Leineweber dan Ruth O. M. Anderson, dinyatakan bahwa memang pembatasan itu, perlu dilakukan karena didasari kebutuhan dari rakyat itu sendiri.
Menurut Waren, Kebutuhan akan pemerintahan itu karena “we must have an organization that will do for us those things each of us cannot do alone or that can be done better by a group”. Sehingga keberadaan sebuah pemerintahan adalah memudahkan kinerja rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan hidup mereka dalam arti yang menyeluruh. Negara yang direpresentasikan kepada pemerintah dibentuk dengan harapan mampu menciptakan kondisi terbaik bagi rakyat. Pemerintah yang mengupayakan kebaikan bagi rakyatnya itulah yang menjadi impian rakyat. Sehingga adagium Abraham Lincol bahwa “Pemerintahan itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat”, itu benar-benar wujud. Rakyat memang membutuhkan pemerintahan yang memiliki kehendak untuk menyejahterakan rakyatnya. Kebutuhan akan pemerintahan tersebut memerlukan mekanisme pemilihan khusus agar pemerintahan yang terpilih dapat menjalankan harapan dari pilihannya. Dalam perkembangan teori demokrasi dan mekanisme pemilihan pemerintahan yang mewakili rakyat itu lahirlah konsep Pemilihan Umum (Pemilu). 
Pemilihan umum berasal dari kata “general election” yang dalam Kamus Hukum Black dimaknai sebagai sebuah pemilihan yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu dan dilakukan untuk mengisi seluruh kursi (legislatif dan eksekutif). Kata election sendiri dalam Kamus Hukum Black dimaknai sebagai sebuah proses memilih seseorang untuk menjabat sebuah posisi tertentu. Di Indonesia, terkait dengan pemilu diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pemilu umum yang selanjutnya disebut pemilu berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pemilu harus berpedoman pada asas Pemilu yang diatur pada Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijabarkan pula dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yang dikenal dengan istilah “luber-jurdil”, yaitu:
1.	Langsung, berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
2.	Umum, berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.
3.	Bebas, berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
4.	Rahasia, berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Asas jurdil yang merupakan jujur dan adil merujuk kepada pengertian bahwa jujur itu diharapkan dalam pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil, adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.
Namun telah terjadi fenomena pelaksanaan pemilu yang menggunakan   metode pemungutan suara dengan jalan “Kesepakatan Warga” atau “Aklamasi” yang dikenal dengan istilah “Noken”. Noken adalah tas (kantung) tradisional masyarakat Papua. Dalam konteks demokrasi pemilihan umum, noken dipakai sebagai tempat menampung suara pengganti kotak suara. Mekanisme dan proses pemilihan umum dengan menggunakan Noken dapat dikatakan sangat unik, sangat jauh berbeda dengan prosedural pemilihan nasional, yang laksanakan serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam pemilihan umum, Noken model masyarakat adat Paoua, proses pengambilan suara dilakukan oleh kepala suku. Di sini kepala suku berperan sangat penting, yaitu sebagai eksekutif pemegang kedaulatan suara rakyat yang kemudian dimusyawarahkan dan disepakati atau disetujui bersama masyarakat adat (aklamasi).
Metode pemungutan suara dengan sistem noken ini terlegitimasi berdasarkan pendapat yudisial Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 dalam perkara perselisihan pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo.  Dalam isi putusan, Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat yudisialnya sebagai berikut:
“Menimbang bahwa Mahkamah berpandangan, pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) karena tidak dengan cara pencontrengan surat suara, melainkan dengan “kesepakatan warga” atau “aklamasi” dan hasilnya tetap ke dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua.

Sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.A-VII/2009, sistem noken mempunyai legitimasi. Implikasi dari legitimasi Mahkamah Konstitusi tersebut, praktek noken ini menuai kriktik tajam, karena sistem ini tidak menerapkan secara prosedural praktek demokrasi yang sesungguhnya. Sistem noken ini akan menimbulkan distorsi, penyelewengan atau pembelokan suara oleh perwakilan warga. Artinya bahwa sistem noken ini membunuh hak perorangan untuk memilih dengan hati nurani, siapa yang harus dipilih, karena sistem noken ini terdiri atas 2 pola, yaitu pertama adalah pola Big Man yaitu pilihan suara seluruh anggota suku diwakilkan kepada kepala suku masing-masing; kedua, sistem noken gantung atau ikat di mana masyarakat dapat melihat suara yang telah disepakati masuk kedalam yang sebelumnya telah ditetapkan. Dengan kedua sistem noken tersebut dapat mengklaim suara salah satu kampung dan diberikan ke salah satu calon dari beberapa calon. Dari sistem noken ini setiap pasangan calon sudah bisa tahu dari awal menang atau kalah tanpa menunggu hari pemungutan suara, karena dukungan setiap suku bisa diketahui dari awal. Hasil pemilihan umum dengan menggunakan sistem noken ini, dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa di sejumlah Tempat Pemungutan Suara, prosentase pemilih cenderung tinggi dan salah stu peserta atau partai menang mutlak dengan perolehan 100 persen suara. Sehingga sistem noken ini harus dihilangkan. 
Namun justifikasi untuk legitimasi penerapan metode “Kesepakatan Warga” atau “Aklamasi” yang dikenal dengan istilah noken ini, oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 09 Juni 2009, adalah sebagai berikut:
“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dan menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik diantra kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan / dibawa ke sistem persaingan / perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dicermati bahwa sistem noken ini jelas bertentangan dengan asas “Luber-Jurdil” sebagai asas konstitusi, namun pendapat yudisial Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009,  justru memberikan legitimasi dalam pelaksanaannya.  Maka dari itu, peneliti berusaha untuk mengkaji lebih dalam secara yuridis normatif terkait dengan berlakunya sistem noken di Provinsi Papua yang secara prosedural, terang-terangan mengabaikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

B.	Permasalahan
Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dikaji dalam artikel ini akan difokuskan pada:
1.	Bagaimanakah analisis mengenai dasar pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan legitimasi sistem noken di Provinsi Papua ?
2.	Bagaimanakah implikasi Pasca Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan keberadaan sistem noken di Provinsi Papua?

II.	METODE PENELITIAN
A.	Tipe Penelitian
Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada di masyarakat), maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian  yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Jenis ini dipergunakan, mengingat bahwa obyek dalam penelitian ini adalah Putusan MK                   NO 47-81/PHPU.A-VII/2009.

B.	Metode Pendekatan 
Sehubungan objek penelitiannya adalah Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009, maka pendekatan yang dilakukan untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan ada 4 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti berbagai aturan terkait mengenai sistem pemilu, pendekatan konsep dilakukan karena akan melihat konsep-konsep sistem pemilu yang terdapat dalam berbagai literatur, pendekatan kasus dilakukan agar mendapat pemahaman yang jelas terkait dengan penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, dalam hal ini adalah dalam Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009, dan pendekatan analitis dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum, yang dilakukan dengan 2 cara yaitu berusaha memperoleh makna baru dan menguji istilah-istilah hukum dalam praktik melalui analisis Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009

C.	Metode Pengumpulan Data 
Berdasarkan tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka untuk mendapatkan data yang objektif, jenis data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data ini diambil dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research). Data sekunder yang diambil meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarkhi tata urutan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi NO 47-81/PHPU.A-VII/2009. Selain itu peraturan perundang-undangan diantaranya:
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (text books) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu mengenai dasar pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan legitimasi sistem noken di Provinsi Papua dan implikasi pasca Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan keberadaan sistem noken di Provinsi Papua.

D.	Metode Analis Data 
Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, kemudian diidentifikasi dan dikategorisasi. Metode analisis kualitatif yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analitis, dengan logika induksi atau deduksi dengan analogi/intepretasi, komparasi dan sejenis itu. Sehingga bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian kepustakaan (Library Research) ini, berupa aturan perundang-undangan dan artikel dimaksud penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dengan berdasarkan pada dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk mengkaji persoalan-persoalan yang bersifat khusus, sehingga hasilnya dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yaitu analisis mengenai dasar pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan legitimasi sistem noken di Provinsi Papua dan implikasi pasca Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan keberadaan sistem noken di Provinsi Papua.

III.	PEMBAHASAN
A.	Analisis Mengenai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 Terkait Dengan Legitimasi Sistem Noken Di Provinsi Papua
1.	Pertimbangan Hukum
Sebelum menjatuhkan putusan, Mahkamah Konstitusi, menyampaikan pendapatnya, yaitu sebagai berikut:

1.	Tentang Eksepsi
Mahkamah Konstitusi menyampaikan pendapatnya bahwa Mahkamah Konstitusi keberatan terhadap jawaban Termohon dan turut Termohon terdapat eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan jawaban yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan, Pemohon tidak termasuk objek perselisihan hasil pemilu, dan permohonan Pemohon kabur (obscuur libel) dan/atau prematur, karena dengan bukti (3.6) dan (3.7), oleh karenanya Eksepsi Termohon dan Turut Termohon dikesampingkan.
2.	Tentang Pokok Permohonan
Setelah mencermati permohonan dan keterangan para Pemohon, Jawaban Termohon dan Turut Termohon, bukti-bukti tertulis, serta keterangan saksi dari para pihak yang telah di dengar di persidangan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa terdapat fakta hukum sebagai berikut:
a.	Pemungutan suara di Provinsi Papua tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009, karena terjadi keterlambatan distribusi logistik. Dari 6.543 TPS di Provinsi Papua terdapat 150 TPS termasuk 90 TPS di Kabupaten Yahukimo yang tidak melaksanakan Pemilu tanggal 9 April 2009, dan Pemilu baru dapat dilaksanakan pada tanggal 12 April 2009. Untuk di Kabupaten Yahukimo terdapat 51 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang terdiri atas 670 TPS.
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Provinsi Papua mulai dari tingkat TPS, PPD, Kabupaten, dan Provinsi berlangsung selama 14 hari, yaitu mulai tanggal 23 April 2009 sampai tanggal 6 Mei 2009, untuk di Kabupaten Yahukimo dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua.
c.	Pemilihan Umum di Kabupaten Yahukimo, umumnya tidak dilakukan dengan cara pencontrengan pada surat suara, melainkan dilakukn dengan cara “Kesepakatan Warga” atau “Aklamasi”, oleh setiap perwakilan kelompok, dan ternyata hasilnya tetap dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009, di KPU Provinsi Papua.
d.	Terjadi perbedaan penghitungan suara hasil pemilihan umum untuk Calon Anggota DPD di Kabupaten Yahukimo di Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Uka, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuna, Distrik Musaik, Distrik Suru-Suru dan Distrik Wusama.
e.	Pada Distrik Ninia, DistrikHoluwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik S”mtamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, DistrikWalma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsam, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemmna, Distrik Nalca, Distrik Ubaihi dan Distrik Hereapin tidak diselenggarkan Pemilihan Umum untuk Calon Anggota DPD. Hal tersebut yang menyebabkan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Provinsi Papua pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua, khusus untuk Kabupaten Yahukimo mengalami deadlock, sehingga harus discors hingga 2 kali, karena terdapat keberatan dari saksi partai politik dan Calon Anggota DPD. Untuk penyelesainnya, maka dibentuklah Tim kecil yang terdiri dari 13 orang yang masing-masing 5 dari KPU Kabupaten Yahukimo, 1 dari KPU Provinsi Papua, Ketua Panwaslu Provinsi Papua, dan 5 dari saksi Partai Politik, yang dalam rapat tersebut, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo ikut hadir, yang notabene mereka tidk punya hk ikut rapat tersebut. Rapat tersebut tidak mencapai kesepakatan, mengingat waktu terbatas, sehingga Ketua KPU Provinsi Papua tetap menetapkan rekapitulasi penghitungan suara dengan tetap mempersilahkan kepada pihak-pihak yang mengajukan keberatan sebagai sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.
f.	Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemilihan Umum di Kabupaten Yahukimo tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, karena tidak dengan pencontrengan surat suara, melainkan dengan “Kesepakatan Warga” atau “Aklamasi” dan hasilnya tetap dimasukan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup dikalangan Masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dengan cara atau sistem dengan “Kesepakatan Warga” atau “Aklamasi”. Mahkamah Konstitusi menerima cara pemilihan kolektif (“Kesepakatan Warga” atau “Aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik diantara kelompok – kelompok masyarakat setempat. Maahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan / dibawa ke sistem persaingan / perpecahan  di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. 
g.	Penerimaan Pemilihan Umum dengan cara atau sistem dengan “Kesepakatan Warga” atau “Aklamasi” ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara, panitia pemilihan umum, dalam hal ini KPU Kabupaten, akan tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif, oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaraannya telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan, Mahkamah Konstitusi menafikan hasil rekapitulasi tersebut, agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya.
h.	Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pada Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik S”mtamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, DistrikWalma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsam, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemmna, Distrik Nalca, Distrik Ubaihi dan Distrik Hereapin, ternyata tidak diselenggarakan Pemilihan Umum dan telah terjadi perbedaan rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan umum pada Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Uka, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuna, Distrik Musaik, Distrik Suru-Suru dan Distrik Wusama, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sesungguhnya bahwa pemilihan umum merupakan wujud pelaksanaan hak politik warga negra yang paling nyata dalam demokrasi, sedangkan prinsip demokrasi itu sendiri merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, serta merupakan hak negara untuk membangun dirinya. Oleh sebab itu, mahkamah konstitusi tidak dapat berdiam diri jika secara nyata terjadi pelanggaran yang masif dan terstruktur, sebab apabila dibiarkan, artinya Mahkamah tidak mampu menjaga tegaknya demokrasi, dan pelangaran serupa akan terjadi lagi. Oleh sebab itu Mahkamah tidak hanya memeriksa dan memutus dari segi kuantitatifnya saja, yaitu merekapitulasi kembali angka-angka perolehan suara yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU, melainkan juga dapat memerintahkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang jika hal tersebut dipandang perlu, dengan memerintahkan 2 hakim Konstitusi untuk menghadiri proses, guna memastikan terselenggaranya pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang.

2. Analisis
Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut, merupakan sebuah landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum dijunjung tinggi dan ditempakan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan bernegara di segala tatanan bidang kehidupan nasional, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai alat konrol agar selalu tercipta tatanan kehidupan yang aman, tertib, adil, memberikan jaminan kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap HAM setiap warganya, dan juga hukum memiliki peran yang sangat penting sekali terhadap penyelesaian setiap konflik yang terjadi diantara subjek hukum.
Beranjak dari landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, perlu diketahui juga bahwa Negara Indonesia adalah negara pluralis. Artinya bahwa Negara Indonesia adalah suatu negara yang memiliki suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keanekaragaman yang dimiliki Negara Indonesia meliputi berbaga macam corak, mulai corak ragam budaya, ras, 1.340 suku, 6 agama, dan golongan yang selama ini menjadi ciri sebagai jati diri, sebagai identitas Nasional Indonesia di mata dunia internasional. Dari keanekaragaman tersebut oleh Founding Fathers Bangsa Indonesia disatukan dengan semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai falsafah hidup bermasyarakat, berbngsa dan bernegara yang dituangkan dalam Pasal 36A  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Dengan mencermati upaya Negara Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan maknur, memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa ditengah-tengah pluralisme Negara Indonesia, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ditengah perjalanannya sering mengalami problematika yang beragam pula. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kadangkala dalam penerapannya bersinggungan, karena terdapat tradisi budaya yang berbeda-beda dari masing-masing daerah, salah satunya perselisihan pemilu dengan menggunakan sistem “Kesepakatan Warga” atau “Aklamasi” yang terkenal dengan sistem Noken yang terjadi di Provinsi Papua. 
Noken (kantung) adalah tas asli khas masyarakat adat Papua yang terbuat dari serat kayu asli. Noken yang memiliki nilai sejarah ini, merupakan lambang tradisi budaya yang memiliki nilai filosofis yang tinggi bagi masyarakat adat di Papua. Tradisi budaya noken ini, menjadi pro dan kontra ketika dipergunakan dalam sebuah pemilihan umum. Pemilu noken adalah pemilu tradisional adat Papua yang telah menjadi tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat daerah khusus pegunungan sejak tahun 1971. Pemilihan sistem noken yang telah berlangsung lama ini, pada awalnya, tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak manapun. Warga masyarakat yang berada di wilayah-wilayah pegunungan tengah Papua melaksanakan dengan baik dan lancar tanpa konflik sama sekali, namun pemilihan sistem noken ini awalnya pada tahun 2009 dan puncaknya  pada tahun 2014 menjadi sebuah permasalahan yang sangat besar dan berujung di meja pengadilan Mahkamah Konstitusi. 
Pada tahun 2009 ini terjadi sebuah pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo Papua, dan terjadilah sengketa pemilihan umum yang berlanjut ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009. Dalam sengketa ini pemohonnya adalah Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib. Dalam permohonannya Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib mengajukan permohonan peninjauan kembali atas perhitungan nilai hasil suara yang dihitung, dan dilakukan pemungutan suara ulang. Eliton Numberi memperoleh 3.030 suara hasil dari pemungutan suara secara aklamasi, namun suara Eliton Numberi nihil ketika sampai ke KPU Provinsi Papua. Data KPU Provinsi Papua yang memperoleh suara terbanyak adalah calon DPD Paulus Yohanes yaitu 256.047. Setengah jumlah suaranya, 148.000 suara berasal dari Yahukimo, padahal 2 dapil tidak pernah ada pemungutan suara, dan pemungutan suara secara aklamasi dimenangkan oleh Eliton Numberi. Permohonan Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 37 distrik, dengan perhitungan suara ulang di 14 distrik di Kabupaten Yahukimo Propnsi Papua. 
Selanjutnya pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden periode tahun 2014, semakin memanas ketika calon presiden Prabowo – Hatta mengalami kekalahan dan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya yang dipermasalahkan dalam hal ini bukan perselisihan hasil pemilunya, namun sistem noken di Papua yang dinilai suatu sistem pemungutan suara yang syarat kecurangan, sehingga perkara Nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009 di Yakuhimo tahun 2009 yang lalu dibuka kembali. 
Namun secara yuridis Mahkamah Konstitusi telah dengan tegas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU-A/VII/2009 telah memiliki kekuatan tetap, dengan serta merta memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib untuk dilaksanakan. Berikut ini dapat dikemukakan analisis dari Peneliti, terkait dengan  Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 Tentang Legitimasi Sistem Noken Di Provinsi Papua, dari berbagai perspektif merujuk pandangan Bagir Manan, yang menyatakan bahwa pandangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil suatu putusan dalam memutuskan perkara meliputi 3 (tiga) hal yaitu putusan hakim dalam perspektif tuntutan kepastian hukum (yuridis), putusan hakim dalam perspektif tuntutan sosiologis (kemanfaatan) dan putusan hakim dalam perspektif filosofis (keadilan), yaitu sebagai berikut:
1.	Pertimbangan Yuridis (Kepastian Hukum)
Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya “Fiat Justitia et pereat mundus” yang artinya bahwa meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan. Dalam konsep ini hakim adalah corong undang-undang, artinya hukum harus dijalankan sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi oleh faktor apapun. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila dilihat dari perspektif yuridis (kepastian hukum) dalam konteks sengketa pemilu Noken di Yahukimo, tata cara pelaksanaan dengan menggunakan Noken sebagai pengganti kotak suara dan pengambilan suara secara transparan dengan prosedur musyawarah dan kemudian menyerahkan segala putusan kepada kepala suku, sungguh bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Selanjutnya begitu juga dengan tata cara pemilu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, beserta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Peraturan KPU) terkait pemilihan langsung. Ketidakserasian prosedural ini diimbangi dengan ketiadaan asas one man one vote kebebasan hak-hak individual atas satu orang, satu suara dalam pencontrengan yang dinilai melanggar hak asasi manusia. 
Namun dalam putusan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU-A/VII/2009 hakim konstitusi membolehkan penggunaan Noken sebagai pengganti kotak suara dengan pertimbangan “dari 6.543 TPS di Provinsi Papua, terdapat 150 termasuk 90 TPS di Kabupaten Yahukimo yang tidak melaksanakan pemilu tanggal 9 April 2009 dan pemilu baru dapat dilaksanakan pada tanggal 12 April 2009 karena keterlambatan logistik”. Point pertimbangan selanjutnya: 
“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dan menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif “Kesepakatan Warga” atau “Aklamasi”  yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik diantara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan / dibawa ke sistem persaingan / perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realitis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, dalam hal ini KPU Kabupaten, tetapi dalam kasus aquo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut.  

Pengakuan Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas sistem noken ini telah melahirkan suatu keadaan yang ambigu di mana terdapat dualisme sistem pemilu dalam sistem pemilu nasional yang dipraktikan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia seharusnya terlaksana berdasarkan asas luber jurdil yang termaktub dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan hak pilih yang sama (one man one vote) ketika menunaikan hak pilihnya di bilik suara, namun universalitas pemilu ini tidak bisa diterapkan di Provinsi Papua (Yahukimo), karena masyarakat adat di Yahukimo melaksanakan pemilu dengan cara mereka sendiri yang sesuai dengan adat yang berlaku yaitu aklamasi atau istilah lain yang terkenal adalah Noken.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 Tentang Legitimasi Sistem Noken Di Provinsi Papua, dilihat dari perspektif yuridis (kepastian hukum), tata cara pelaksanaan dengan menggunakan sistem pemilu Noken sebagai pengganti kotak suara dan pengambilan suara secara transparan dengan prosedur musyawarah dan kemudian menyerahkan segala putusan kepada kepala suku, tidak sesuai dengan sistem pemilu nasional yang tata caranya didasarkan pada Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2.	Pertimbangan Sosiologis (Kemanfaatan)
Bagi penganut teori atau konsep yang dipengaruhi oleh pandangan sosial mengenai hukum akan berkata “hakim yang baik adalah hakim yang memutus sesuai dngan kenyataan atau tuntutan sosial yang ada dalam masyarakat”. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam hal ini perlu diketahui bahwa pemerintah secara tegas menyatakan perlindungan dan penghormatan kepada masyarakat dan daerah-daerah hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:
 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. 

Bentuk pengakuan ini dan perlindungan ini secara langsung memberikan kekuasaan dan hak masyarakat adat untuk hidup, mencari dan mengatur kehidupan sesuai dengan tuntutan peraturan atau pranata di wilayah adatnya. 
Propinsi Papua adalah daerah istimewa yang mendapat legitimasi pengakuan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang”. Khususnya masyarakat Yahukimo merupakan salah satu wilayah istemwa yang memperoleh legitimasi langsung dari mahkamah konstitusi berkaitan dengan pemilu noken. Menurut Arif Hidayat (Ketua Majelis MK) menegaskan bahwa:
 “Pemungutan suara dengan sistem noken masih dapat dibenarkan, namun ditegaskan kembali dalam pertimbangan hukum, mahkamah konstitusi menilai penggunaan sistem noken dalam pemilu hanya bersifat kasuistis yang pada waktu itu masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat di pegunungan Papua”. 

Oleh karenanya mahkamah konstitusi berpandangan bahwa sistem noken tidak perlu dinormakan hanya berlaku ditempat dan waktu tertentu. Demikian juga pandangan dari Hamdan Zoelva (Ketua MK), yaitu: “Sistem perwakilan pemilihan atau noken tidak bisa digunakan untuk pemilu maupun pemilukada daerah lainnya. Mahkamah konstitusi mengakui sistem noken secara konstitusional akan tetapi sistem ini tidak bisa digeneralisasi berlaku di seluruh kabupaten/kota atau provinsi selruh Indonesia. Putusan mahkamah konstitusi hanya berlaku untuk berperkara sesuai dengan fakta di lapangan atau kasuistis bukan melahirkan norma yang bersifat umum”. 
Putusan mahkamah konstitusi terhadap kasus sistem noken telah menghidupkan ekspektasi masyarakat hukum adat yang menghendaki adanya penghormatan negara terhadap identitas budaya mereka yang dijamin oleh konstitusi. Mahkamah konstitusi telah menunjukkan bagaimana negara seharusnya menghormati, melindungi dan memajukan hak-hak tersebut selaras dengan perkembangan zaman. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, mahkamah konstitusi proaktif dalam mengawasi dan mengontrol kekuasaan – kekuasaan negara. karena peran mahkamah konstitusi tidak hanya sebagai penjaga demokrasi, namun sekaligus sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, serta HAM, sehingga disaat bersamaan mahkamah konstitusi merupakan pengawal konstitusi.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan sosiologis pada perkara Nomor 47-81/PHPU-A/VII/2009, tercermin pada kenyataan bahwa sesungguhnya pemerintah secara tegas menyatakan perlindungan dan penghormatan kepada masyarakat Propinsi Papua sebagai daerah istimewa dan memberikan legitimasi untuk melaksanakan pemilu dengan sistem noken. Bentuk pengakuan ini dan perlindungan ini secara langsung memberikan kekuasaan dan hak masyarakat adat untuk hidup, mencari dan mengatur kehidupan sesuai dengan tuntutan peraturan atau pranata di wilayah adatnya. 

3.	Pertimbangan Filosofis (Keadilan)
Pertimbangan filosofis, lahir dari seringkali dijumpai suatu keadaan aturan hukum mengalami kekosongan hukum, konflik antar norma hukum dan norma yang kabur atau norma tidak jelas. Ketika menghadapi situasi tersebut, majelis hakim berpegang pada asas ius curia novit, di mana hakim dianggap tahu akan hukum. Berpatokan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 16 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas”.  Ketika menghadapi suatu hukum dalam keadaan kaku dan kabur, maka hakim memiliki kebebasan hukum. Menurut Yahya Harahap “kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap arrognce of power dengan memperalat kebebasan yang menghalalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relatif dengan acuan:
a.	Pertama, menerapkan hukum yang bersmber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksa, sesuai dengan asas dan statute law must prevail (ketentuan undang-undang harus diunggulkan). 
b.	Kedua, menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin equity must prevail (keadilan harus diunggulkan). 
c.	Ketiga, kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (recht vinding), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan realisme yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, kemanfaatan, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, seorang hakim dalam putusannya agar terwujud rasa keadilan dari hukum, maka hakim wajib terjun ke lapangan untuk menghayati, menggali nilai-nilai serta melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat. Seperti halnya ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Menelusuri kenyataan yang ada di lapangan atau kondisi serta nilai-nilai yang ada di Kabupaten Yahukimo menunjukkan bahwa:
1.	Pertama, fakta yang ada adalah setiap diadakan pemilihan umum nasional, akomodasi dan fasilitas-fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pemilihan selalu datang terlambat dari pemerintah, yang disebabkan oleh jauhnya letak atau lokasi pemilihan berlangsung, belum lagi keterlambatan yang disebabkan kondisi cuaca yang buruk sehingga pesawat sering mengalami pembatalan penerbangan, bahkan menunggu berhari-hari. 
2.	Kedua, mahalnya akomodasi dan kecilnya pesawat memuat fasilitas dan akomodasi sehingga tahap pengiriman dilakukan berkala.
3.	Ketiga, jauhnya medan yang ditempuh ke tempat lokasi pemilihan dengan menempuh perjalanan dengan jalan kaki.

Penggatian noken sebagai kotak suara merupakan bentuk adanya keinginan yang kuat dari masyarakat adat untuk ikut serta berpartisipasi menjadi bagian demokrasi NKRI. Sejarah mencatat bahwa jauh sebelum pemilihan umum nasional, di pegunungan-pegunungan Papua telah melaksanakan pemilihan-pemilihan dengan cara adat dalam proses pengankatan dan pemilihan kepala suku atau tetua adat (Aklamasi). Ciri khas demokrasi noken adalah pesta bakar batu yang merupakan bagian dari pesta demokrasi pada proses pemilihan baik umum maupun nasional. Aklamasi dilakukan dengan cara musyawarah bersama. Musyawarah adalah model pemilihan bagian dari demokrasi I9ndonesia. Dalam perkembangannya, musyawarah mufakat mulai bergeser dengan menggunakan metode pemilihan nasional one man one vote oleh karena sangat tidak mungkin menyelenggarakan suatu pemilihan umum dengan cara musyawarah bersama dilakukan secara langsung serempak sedangkan wilayah nusantara sangat luas sekali dan jamak dengan berjuta-juta penduduk.
Meskipun pemerintah dalam upaya mengunifikasi peraturan perundang-undangan yang beragam ke dalam suatu ketetapan hukum positif yang berlaku bagi semua tanpa terkecuali. Namun realitas yang ada adalah masih adanya beberapa wilayah di Indonesia yang masih memegang peranan tradisional sesuai budayanya. Menurut Hans Kelsen, “Suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya peraturan harus diterapkan. Semua peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada satu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lin yang serupa”. Artinya bahwa Hans Kelsen memberikan pengertian keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Dengan kata lain pemerintah tidak dapat memaksakan suatu peraturan hukum ke dalam suatu wilayah, sedangkan dalam wilayah tersebut masih ada atau masih hidup aturan hukum adat didalamnya. Jika dipaksakanpun akan timbul suatu ketidakadilan bagi masyarakat adat serta penolakan. 
Dengan mencermati amar putusan hakim konstitusi dalam perkara Nomor 47-81/PHPU-A/VII/2009, menurut penulis merupakan pertimbangan yang benar dan tepat. Mahkamah konstitusi mengesampingkan peraturan tertulis demi menegakkan keadilan. Keadilan bagi masyarakat hukum adat yang masih hidup di wilayah pegunungan. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 28 Ayat (1) yaitu “setiap orng berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Semua mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis terhadap dasar pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan Legitimasi Sistem Noken Di Provinsi Papua, merujuk kepada pendapat Bagir Manan dapat dianalis ke dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan). Pertimbangan yuridis adalah terkait dengan tata cara pelaksanaan dengan menggunakan sistem pemilu Noken sebagai pengganti kotak suara dan pengambilan suara secara transparan dengan prosedur musyawarah dan kemudian menyerahkan segala putusan kepada kepala suku, tidak sesuai dengan sistem pemilu nasional yang tata caranya didasarkan pada Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; pertimbangan sosiologis tercermin pada kenyataan bahwa sesungguhnya pemerintah secara tegas menyatakan perlindungan dan penghormatan kepada masyarakat Propinsi Papua sebagai daerah istimewa dan memberikan legitimasi untuk melaksanakan pemilu dengan sistem noken. Bentuk pengakuan ini dan perlindungan ini secara langsung memberikan kekuasaan dan hak masyarakat adat untuk hidup, mencari dan mengatur kehidupan sesuai dengan tuntutan peraturan atau pranata di wilayah adatnya. Secara filosofis tercermin pada saat Mahkamah konstitusi mengesampingkan peraturan tertulis demi menegakkan keadilan. Keadilan bagi masyarakat hukum adat yang masih hidup di wilayah pegunungan. 

B.	Implikasi Pasca Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 Terkait Dengan Keberadaan Sistem Noken Di Provinsi Papua.
Sebelum mengetahui dan implikasi pasca Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan berlakunya sistem noken di Provinsi Papua, maka terlebih dahulu akan kemukakan isi amar putusan dalam Perkara NO 47-81/PHPU.A-VII/2009, yaitu sebagai berikut:
1.	Amar Putusan 
Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasan Kehkiman, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang  Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, mengadili:
1.	Dalam Eksepsi
Menyatakan eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk calon Anggota DPD tidak dapat diterima 
2.	Dalam Pokok Perkara
Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini:
a.	Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemulihan umum Calon Anggota DPD pada distrik-distrik yang ada: Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikna, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik S”mtamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, DistrikAngruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalihi dan Distrik Hereapini dalam waktu paling lama 90 hari sejak putusan ini diucapkan;
b.	Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan umum Calon Anggota DPD pada Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Amuma, Distrik Musaik, Distrik Suru-Suru dan Distrik Wusama dalam wktu paling lambat 60 hari sejak putusn ini diucapkan;
c.	Memerintahkan KPU  Kabupaten Yahukimo untuk melaporkan penetapan hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini;
d.	Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut hasil penghitungan suara calon Anggota DPD di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua.

2.	Implikasi Pasca Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan Keberadaan Sistem Noken di Provinsi Papua.
Mahkamah Konstitusi dalam perkara NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 telah menjatuhkan putusannya untuk melakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang. Sesungguhnya dalam perkara NO. 47-81/PHPU.A-VII/2009 adalah merupakan sengketa Pemilihan Umum Calon Anggota DPD, DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, namun dalam kajian ini memfokuskan permasalahan pada sistem Pemilihan Umum dengan “Kesepakatan Warga” atau “Aklamasi” atau yang terkenal dengan istilah Noken, di mana dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menghargai dan menghormati kekhasan adat masyarakat Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, sebagai berikut:
“Menimbang bahwa Mahkamah berpandangan, pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) karena tidak dengan cara pencontrengan surat suara, melainkan dengan “kesepakatan warga” atau “aklamasi” dan hasilnya tetap ke dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua.

Namun justifikasi untuk legitimasi penerapan metode “Kesepakatan Warga” atau “Aklamasi” yang dikenal dengan istilah noken ini, oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 09 Juni 2009, adalah sebagai berikut:
“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dan menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik diantra kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan / dibawa ke sistem persaingan / perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati.
Setiap Putusan hakim merupakan yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Yurisprudensi berasal dari bahasa Latin “Jurisprudentia” yang berarti pengetahuan hukum (rechtsgeleerdheid). Dalam pengertian teknis yurisprudensi itu dimaksudkan sebagai putusan badan peradilan (hakim) yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama oleh para hakim lainnya sehingga dapat disebut sebagai “Rechtersrecht” atau “hukum ciptaan hakim/peradilan”. Selanjutnya menurut Hadjon, secara umum yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah peradilan. Akan tetapi, dalam arti sempit yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah ajaran hukum yang tersusun dari dalam peradilan, yang kemudian dipakai sebagai landasan hukum. Oleh sebab itu dalam perkara NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 tentang perselisihan hasil pemilu di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua tersebut dalam pertimbangan yudisialnya berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas.
Implikasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi NO 47-81/PHPU.A-VII/2009, maka perlu dilihat Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Juncto Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Juncto Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus sengketa hasil pemilihan umum”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final, artinya putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekutan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat untuk dilaksanakan. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara, namun mengikat semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia. Ia berlaku sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim dikatakan sebagai negative legislator yang putusannya bersifat erga omnes, yang ditujukan kepada semua orang. Sehingga implikasi pasca Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan keberadaan sistem noken di Provinsi Papua, maka menjadi sah secara nasional, dan akan tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat Papua. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implikasi pasca Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan keberadaan sistem noken di Provinsi Papua, merujuk kepada Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Juncto Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Juncto Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa putusan MK, adalah sah dan bersifat erga omnes, sehingga secara nasional, akan tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat Papua. 

IV.	PENUTUP
1.	Kesimpulan 
Analis terhadap dasar pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan Legitimasi Sistem Noken Di Provinsi Papua, merujuk kepada pendapat Bagir Manan dapat dianalis ke dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan). Pertimbangan yuridis adalah terkait dengan tata cara pelaksanaan dengan menggunakan sistem pemilu Noken sebagai pengganti kotak suara dan pengambilan suara secara transparan dengan prosedur musyawarah dan kemudian menyerahkan segala putusan kepada kepala suku, tidak sesuai dengan sistem pemilu nasional yang tata caranya didasarkan pada Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; pertimbangan sosiologis tercermin pada kenyataan bahwa sesungguhnya pemerintah secara tegas menyatakan perlindungan dan penghormatan kepada masyarakat Propinsi Papua sebagai daerah istimewa dan memberikan legitimasi untuk melaksanakan pemilu dengan sistem noken. Bentuk pengakuan ini dan perlindungan ini secara langsung memberikan kekuasaan dan hak masyarakat adat untuk hidup, mencari dan mengatur kehidupan sesuai dengan tuntutan peraturan atau pranata di wilayah adatnya. Secara filosofis tercermin pada saat Mahkamah konstitusi mengesampingkan peraturan tertulis demi menegakkan keadilan. Keadilan bagi masyarakat hukum adat yang masih hidup di wilayah pegunungan.
Implikasi pasca Putusan MK NO 47-81/PHPU.A-VII/2009 terkait dengan keberadaan sistem noken di Provinsi Papua, merujuk kepada Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Juncto Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Juncto Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa putusan MK, adalah sah dan bersifat erga omnes, sehingga secara nasional, akan tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat adat Papua. 

2.	SARAN
Dari hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan, agar nantinya dikemudian hari ketika menyusun kebijakan terkait pemilu lebih memperhatikan terkait dengan pluralisme yang menjadi identitas bangsa Indonesia, sehingga ketika sebuah kebijakan dilaksanakan tidak memunculkan konflik SARA.
Selain itu dari hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran bagi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, agar lebih cermat lagi memutuskan suatu perkara, hendaknya dipertimbangkan masak-masak, sehingga segi yuridis, sosiologis, dan filosofis terpenuhi, meskipun tidak mutlak setidaknya seimbang.
Selain itu juga dari hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran bagi masyarakat, agar menyalurkan aspirasi dalam pesta demokrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka meminimalisasi sengketa pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA
Admosudirdjo, Prajudi. Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri. Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997.
A Garner, Bryan. Black’s Law Dictionary Seven Edition. West Group: ST. PAUL, MINN, 1999.
Asyhadie, H. Zaeni, dkk. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
Aaron, Thomas J. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991.
Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Edisi Revisi. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2006.
Ridwan. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Sukanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1984.