ANALISIS EVALUASI KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (KASUS KABUPATEN NUNUKAN)

Muhammad Miftah Mubarak

Abstract


ABSTRAK (dalam Bahasa Indonesia)

Kabupaten Nunukan sebagai salah satu wilayah yang berada pada kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki paradigma pembangunan dengan fokus pada pembangunan secara fisik guna memacu peningkatan kesejahteraan. Untuk mendukung hal tersebut, maka terdapat beberapa ketentuan yang ditetapkan pada Kabupaten Nunukan yaitu sebagai wilayah PKSN pada Kecamatan Semenggaris dan Nunukan serta wilayah Pulau Sebatik sebagai Wilayah Pengembangan Strategis menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai pusat-pusat pertumbuhan utama di Kalimantan Utara. Penetapan tersebut memacu munculnya pembangunan infrastruktur bagi Kabupaten Nunukan selama beberapa tahun terakhir.  Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa ketersediaan infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Nunukan selama tahun 2015 hingga 2019. Untuk menentukan ketersediaan infrastruktur didasarkan pada Kepmen Kimpraswil No.534. KPTS 2001 dan SNI 03-1733-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak 2015 hingga 2019 ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Nunukan seperti infrastruktur jalan, pertokoan, pasar, SMP dan perguruan tinggi sudah memenuhi standar sedangkan untuk infrastruktur listrik, air bersih, SD, SMA/SMK dan klinik secara keseluruhan belum mampu untuk memenuhi standar ketersediaan. Pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Nunukan, jumlah pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan, dan pendapatan selalu mengalami peningkatan setiap tahun sedangkan permasalahan seperti tingkat pengangguran memiliki jumlah yang naik turun sejak tahun 2015 hingga 2019 dan tingkat kemiskinan sejak tahun 2015 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.  

Kata Kunci : Kawasan Perbatasan; Evaluasi; Infrastruktur

 

ABSTRACT

Kabupaten Nunukan as one of the regions in the border area of Indonesia-Malaysia has a development paradigm with a focus on physical development to spur increased welfare. To support of this, several provisions have been established to Kabupaten Nunukan namely as PKSN in Kecamatan Semenggaris, Kecamatan Nunukan and Pulau Sebatik as a Strategic Development Regions making Kabupaten Nunukan as the main growth centers in North Kalimantan. This determination has spurred the appearance of infrastructure development for Kabupaten Nunukan in the last few years. This study aims to identify and analyze social and economic infrastructure as well as the socio-economic conditions of the public in Kabupaten Nunukan during 2015 to 2019. To determine the availability of infrastructure, it is based on Kepmen Kimpraswil No.534. KPTS 2001 and SNI 03-1733-2004. The results of this study, in the availability of infrastructure in 2015 to 2019 in Kabupaten Nunukan such as road infrastructure, shops, markets, junior high schools and universities that have met the standards, while electricity, clean water, elementary schools, high schools/ vocational schools and clinics as a whole have not been able to meet the standards availability. In the socio-economic conditions of the public of Kabupaten Nunukan, the amount of community work, education level, and income has always increased every year, while the problems such as the unemployment rate have fluctuated from 2015 to 2019, and the poverty rate from 2015 to 2019 has always increased every year.

Keyword: Border area; Evaluation; Infrastructure


Keywords


Border area; Evaluation; Infrastructure

Full Text:

PDF

References


Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019. Badan Pusat Statistik.

Giyarsih, S.R. (2014). Pengentasan Kemiskinan yang Komprehensif di Bagian Wilayah Terluar Indonesia - Kasus Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal Manusia dan Lingkungan, 21(2), 239–246. https://doi.org/10.22146/jml.18549

Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2016-2020. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan.

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal.

Kessides, C. (1993). The contributions of infrastructure to economic development : a review of experience and policy implications (English). World Bank discussion papers ; no. WDP 213 Washington, D.C. : World Bank Group.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan

Prasetyo, B.A., Priyarsono, D.S., & Mulatsih, S. (2013). Infrastructure, economic growth and inequality in Indonesia land borders. Economic Journal of Emerging Markets, 5(2), 99-108. https://doi.org/10.20885/ejem.vol5.iss2.art3

Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka Kalimantan Utara Tahun 2016-2020. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara.

Sari, U. C., & Rahman, B. (2019). Studi Literatur: Kajian Geoteknik Daerah Perbatasan sebagai Salah Satu Faktor dalam Penguatan Infrastruktur Daerah Perbatasan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Jurnal Planologi, 16(1), 32. https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i1.4320

SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan




DOI: http://dx.doi.org/10.26623/ijsp.v2i1.3192

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats