Penerapan Pemberian Pembebasan Bersayarat sebagai Pemenuhan Hak Hak Narapidana

FERY HARDIANSYAH

Abstract


One of the rights of prisoners is parole, parole in its implementation must be in accordance with Law No. 12 of 1995 concerning prisons in accordance with article 14 which contains the rights of prisoners. Research with the formulation of the problem of the application of parole as a fulfillment of the rights of prisoners and obstacles to the provision of parole as a fulfillment of the rights of prisoners. The research method used is empirical jurisprudence, the type of descriptive research, and the type of data this research is secondary data obtained from the literature. The application of the granting of parole must be in accordance with the existing rules where in the process there are still obstacles. Several factors that hinder the implementation of parole include not wanting to be the guarantor of the inmate's family, prisoners who violate the rules or are registered in register f and many people who still lack confidence in prisoners


Full Text:

PDF

References


Flora, H. S. (2014). Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum,Vol.1(No. 1), 1 15.

Furqan, Hanin & Sidiq, Muhammad. (2018). Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sigli). Jurnal Justitia Vol 3, No 1

Mervy Wongkar, Farly. (2019). Pembebasan Bersyarat Menurut Undang Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lex Et Societatis Vol 7, No 6.

Nestrisari Luthfi (2018). Implementasi pemenuhan hak atas pembebasan bersyaratbagi narapidana.

Paryadi, Abdul Bari dan Said Abdullah, Juni 2015, Kajian Yuridis Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tebo, Jurnal Hukum Legalitas, Volume 1, Nomor 1,hlm.13

Sulianto, Harun. (2018). Hak Narapidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat.

Syaifuddin, Ahmad. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (Sistem Database Pemasyarakatan) Dalam Proses Program Pembinaan Narapidana . Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 2

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.




DOI: http://dx.doi.org/10.26623/humani.v12i2.5059

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Office : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Jl.Soekarno-Hatta, Tlogosari, Semarang, Indonesia Telp:024-6702757, Fax: 024-6702272, email : humani@usm.ac.id

View My Stats  

Accreditation Ceritificate

 

 

Follow Me :

@humaniUsm                    @jurnalhumani