Arah Kebijakan Pemerintah Mengenai Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia
Abstract
Modus operandi pelaksanaan tindak pidana illegal unreported unregulated (iuu) fishing di indonesia: Pemalsuan dokumen ; Mendaratkan ikan tidak di pelabuhan pangkalan ; Doubel flagging; Melakukan penangkapan ikan tanpa ijin ; Memodifikasi kapal; Menggunakan nahkoda dan ABK Asing ; Mendaftarkan pumboat asing sebagai kapal Indonesia dan memalsukan dokumen kependudukan ABK ; Mematikan transmitter kapal ; Transhipment illegal di laut ; Memalsukan laporan logbook ; Pelanggaran fishing ground ; Menggunakan alat tangkap terlarang ; Tidak tidak bermitra dengan unit pengolahan ikan.
Dampak negatif dari iuuf di indonesia antara lain rendahnya kontribusi perikanan tangkap ke PDB ; berkurangnya pendapatan ekspor nasional; mengurangi potensi pemanfaatan tempat pendaratan ikan nasional dan nilai tambah pelabuhan perikanan nasional,; kerusakan ekosistem. Hilangnya nilai dari kawasan pantai; berdampak negatif pada stock ikan dan ketersediaan ikan, suatu sumber protein penting pada beberapa negara-negara, termasuk Indonesia.; mengurangi potensi ketenagakerjaan nasional dalam sektor perikanan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013. Buku Statistik Kelautan dan Perikanan. s.l.:Pusat Data, Statistik, dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015. Rencana Strategis Kementerin Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 - 2019.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016. Kementerian Kelautan dan Perikanan Replubik Indonesia. [Online] Available at: http://www.kkp.go.id
Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016. Membangun Kedaulatan Perikanan Melalui Pemberantasan Illegal Fishing. Institut Pertanian Bogor.
Kementerian Perhubungan, 2010. Cetak Biru Transportasi Multimoda Tahun 2010 - 2030, Jakarta: Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
Pidato pengukuhan doktor honoris causa , susi pujiastuti, PRODUKTIFITAS SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONENSIA, Departemen Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 10 Nopember 2017
Dr. Yunus Husein, SH.,LL,M., staf khusus satuan tugas penangkapan ikan secara ilegal, penasihat meteri kelauttan dan perikanan Republik Indonesia,, SATGAS 115, di sampaikan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 15 November 2017
http://www.neraca.co.id/article/37637/pengelolaan-sumber-daya-laut-perikanan-tangkap-susun-rencana-wpp-nri-718 diakses pada 3 desember 2017 06. 52 wib
https://news.detik.com/berita/3513215/lewat-pbb-indonesia-ajak-dunia-tekan-illegal-fishing diakses pada 2 Desember 2017 ; 14. 51 wib
https://blog.act.id/2-fakta-tentang-kondisi-laut-dunia-saat-ini diakses pada 03 desember 2017 11. 56wib
DOI: http://dx.doi.org/10.26623/humani.v9i2.1604
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Office : Fakultas Hukum Universitas Semarang
Jl.Soekarno-Hatta, Tlogosari, Semarang, Indonesia Telp:024-6702757, Fax: 024-6702272, email : humani@usm.ac.id
Follow Me :
@humaniUsm @jurnalhumani